Menteri Rini Klaim Selalu Dahulukan Swasta di Proyek Pemerintah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengklaim selalu mempersilahkan pihak swasta untuk membangun beberapa proyek pemerintah. Jika swasta tak ada yang berminat baru akan dikerjakan oleh BUMN. Apa yang disampaikan itu sesuai dengan perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dijelaskannya, dalam membangun suatu proyek, pemerintah akan terlebih dahulu menawarkan kepada swasta. Jika tak ada yang berminat, barulah BUMN turun tangan. Dengan demikian dia juga membantah bahwa BUMN selalu mendominasi proyek-proyek dalam negeri.

"Tol Trans Sumatra itu kita sudah tawarkan, sudah tender tiga kali tapi tidak ada yang mau ambil, kalau di hitung Internal rate of return (IRR) -nya tidak cukup, makanya BUMN yang akhirnya ditugaskan," tegas Rini di Plaza Mandiri seperti ditulis, Jumat (6/10/2017).

Contoh proyek lainnya, yaitu jalan tol Trans Jawa. Izin pembangunan jalan tol itu sudah dikeluarkan sekitar 10 tahun lalu, dan beberapa ruas diambil oleh swasta. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai harapan.

Banyak perusahaan swasta yang tak kunjung membangun proyek jalan tol trans jawa tersebut dengan alasan sulitnya pembebasan lahan. Maka dari itu akhirnya BUMN tepaksa mendapat tugas untuk mengambi alih beberapa ruas yang sebelumnya dimiliki swasta.

"Terbukti, langsung kita kerjakan. Trans Jawa, pertengahan tahun depan akan sambiung dari Merak sampai Probolonggo, 1.270 km," tegas dia.

Tidak hanya itu, BUMN juga melibatkan swasta dalam pengembangan beberapa Bandar Udara seperti diantaranya Bandara Internasional Kualanamu Medan dan Bandara Internasional Lombok Praya. Pengembangan ini dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisata ke dua bandara yang dikelola Angkasa Pura II dan Angkasa Pura I terserbut.

Klaim Kadin

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mengurangi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menggarap bisnis skala kecil. Dia meminta peran swasta dan UMKM lebih diperlebar.

Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani mengungkapkan, saat ini peran BUMN sudah terlalu besar, padahal Presiden Jokowi pernah mengatakan swasta akan mendapat kesempatan pertama dalam menggarap bisnis.

"Di banyak kesmepatan Pak Presiden sampaikan berikan kesempatan pertama pada pengusaha nasional, kalau nggak mampu baru BUMN," kata Rosan Selasa kemarin.

Rosan mengungkapkan, saat ini jumlah BUMN sebanyak 118 perusahaan, tetapi perusahaan tersebut memiliki anak, cucu bahkan cicit sehingga jumlahnya membengkak. Pengembangan perusahaan tersebut telah mengambil peran bisnis yang seharusnya digarap swasta dan Usaha Mikro Kecil‎ Menengah (UMKM).

‎"Saat ini kami rasakan peran BUMN telah terlalu jauh, BUMN jumlahnya ada 118, tapi dengan anak cucu cicit hampir 800 dan itu mohon maaf ambil banyak porsi swasta dan UMKM,"‎ ujarnya.

Rosan pun meminta Presiden Jokowi, untuk mengembalikan ‎BUMN ke lini bisnisnya. Sehingga memberikan kesempatan pihak swasta dan UMKM berperan.

sumber: liputan6