Soal Film G30S/PKI dan Pernyataan Panglima TNI, Wiranto Anggap Wajar Jelang Pemilu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, mendadak menggelar konfrensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017) sore.

Ia menanggapi dua isu yang menurutnya harus segera diklarifikasi, yakni terkait pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI, dan tentang pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Di awal konfrensi pers tersebut, ia menegaskan bahwa setiap menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), suhu politik dalam negeri selalu memanas.

Mantan Panglima TNI itu menyebut fenomena tersebut selalu berulang sejak lama.

Baca: Ini Rekaman Pernyataan Panglima TNI Soal Institusi yang Ingin Impor Lima Ribu Senjata Ilegal

"Ini biasa, setiap menjelang Pemilu, apakah Pemilulkada, Pilpres, Wakil Presiden, suhu politik selalu memanas, dan keadaan ini sudah berlaku sejak lama," katanya.

Tugas Menkopolhukam menurutnya adalah menjaga agar memanasnya suhu politik, tetap di batas aman.

Sehingga, dinamika tersebut tidak sampai mengganggu stabilitas negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Polemik film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dipicu antara lain oleh kebijakan Panglima TNI yang mengeluarkan instruksi untuk jajarannya untuk menggelar acara nonton bersama film yang di era Orde Baru sempat menjadi film wajib itu.

Gatot mengatakan, dari film tersebut, banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh masyarakat.

Gatot Nurmantyo dalam sejumlah kesempatan sudah mengklarifikasi, bahwa film yang sejak 1998 sudah tidak lagi jadi film wajib, bisa memberikan pelajaran tentang pengalaman buruk bangsa terkait komunisme, khususnya terhadap mereka yang tumbuh setelah film yang dirilis tahun 1984 itu tidak lagi diwajibkan.

Pernyataan Panglima TNI yang dicoba diluruskan oleh Wiranto dalam kesempatan kali ini, adalah terkait adanya pihak non militer, yang hendak membeli senjata sebanyak 5.000 pucuk.

Wiranto yang mengakui bahwa pernyataan itu bisa menimbulkan kegaduhan dan spekulasi masyarakat, bisa diucapkan Gatot Nurmantyo karena kesalahan komunikasi.

Pihak non militer yang dimaksud adalah Badan Intelijen Negara (BIN).

Lembaga tersebut menurut Wiranto memang membeli senjata dari PT Pindad sebanyak 500 pucuk.

Dalam proses pembeliannya, hanya diperlukan izin dari Mabes Polri, dan tidak diperlukan izin dari Mabes TNI, apalagi izin dari Presiden Joko Widodo.

"Sejak saya jadi Panglima, bahkan sebelumnya jadi Pangkostrad, KSAD, tidak pernah beli senjata dipolemikkan seperti ini," cetusnya.

sumber: wartakota