SBY ingatkan TNI, Polri, BIN milik rakyat bukan pihak tertentu

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak struktur, kader dan simpatisan Partai Demokrat untuk mengingat kembali sejarah dan agenda reformasi di Indonesia. Mengingat, bulan 21 Mei 2018, Indonesia akan memperingati 20 tahun reformasi.

Soal kehidupan politik era reformasi, SBY menuturkan, kala itu independensi anggota TNI, Polri dan BIN sering tidak netral dan cenderung menjadi alat kepentingan politik penguasa. Sementara, saat ini TNI, Polri dan BIN dituntut menjadi milik rakyat sesuai amanah reformasi.

"Sekarang, sesuai amanah reformasi, rakyat menghendaki negaranya adil. TNI, Polri serta BIN menjadi milik semua, milik rakyat Indonesia dan tidak menjadi perpanjangan kepentingan pihak-pihak tertentu," kata SBY di kediamannya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/9).

Masalah kebebasan pers juga menjadi sorotan. SBY menuturkan, jika dahulu kebebasan pers sering dibatasi dan hanya menjadi corong dari penguasa. Saat ini, kata SBY, rakyat berharap pers lebih adil dan menjadi pilar demokrasi.

"Di masa silam, kemerdekaan pers sangat dikontrol bahkan dibatasi. Media sering menjadi corong negara dan lebih menyuarakan kepentingan penguasa. Sekarang rakyat menghendaki pers dan media masa benar-benar adil menjadi pilar demokrasi yang tangguh dan ikut mengangkat perasaan dan suara rakyat," tandasnya.

Presiden RI ke-6 ini lantas membicarakan soal kondisi penegakan hukum di masa lalu. Saat Orde Baru, hukum seakan tumpul bagi penguasa tapi runcing kepada rakyat. Oleh karena itu, saat ini rakyat berharap penegakan hukum bisa lebih adil dan tanpa intervensi.

"Di masa silam, penegakan hukum sering tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dan terkesan pula nuansa tebang pilihnya. Sekarang rakyat menghendaki penegakan hukum berjalan secara adil dan tidak tebang pilih serta bebas dari intervensi pihak manapun," ungkapnya.

Lebih lanjut, SBY juga mengingatkan bahwa zaman sebelum reformasi pemerintah dianggap kurang gencar memberantas korupsi.

"Di masa silam, negara dinilai kurang gigih dalam memberantas korupsi. Sementara kolusi antara dunia bisnis dengan politik subur sekarang Rakyat ingin negaranya makin bersih. Pemerintahannya makin transparan dan akuntabel," bebernya.

Semua masalah yang disampaikan disebutnya sebagai penyakit-penyakit politik sosial hukum dan ekonomi yang diderita bangsa. Oleh karena itu, SBY seluruh kader dan simpatisan partai untuk membantu pemerintah menjalankan tugas agar penyakit-penyakit itu tidak lagi terjadi.

"Tugas besar kita kedepan ini semua penyakit itu harus kita singkirkan dan jangan sampai masyarakat dan bangsa kita dihinggapi kembali," tutupnya.

sumber: merdeka