Rizal Ramli Sempat Dibully Soal PLN, Tapi Kini Kritiknya Terbukti

Satu persatu kritik yang pernah dilontarkan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menemui kebenaran. Presiden Jokowi pun diminta mengangkat kembali Rizal sebagai 'pembantunya' di kabinet.

"Kali ini kritik Rizal Ramli yang terbukti adalah kondisi PLN yang terlilit utang hingga Rp 299 triliun yang diantaranya diakibatkan proyek listrik 35.000 MW. Maka langkah yang tepat dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah menarik kembali Rizal Ramli ke dalam Kabinet Kerja," ujar Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni melalui sambungan telepon kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/9).

Sejak awal Rizal mengkritik proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dikatakannya hanya akan merugikan PLN. Sekarang terbukti kondisi keuangan PLN mengkhawatirkan dimana salah satunya, seperti disorot Menteri Keuangan Sri Mulyani, adalah beban PLN dalam investasi proyek listrik 35.000 MW.

Rizal bahkan sempat 'mengepret' soal target pengerjaan proyek yang disebutnya tidak realistis dan terlalu ambisius. Tapi Rizal yang ketika itu mengatakan proyek listrik 35.000 MW tidak bisa diselesaikan dalam lima tahun (2014-2019) malah "dibully" tak paham soal kelistrikan oleh Jusuf Kalla.

Namun pandangan Rizal kini terbukti benar. Menteri ESDM Ignasius Jonan sebagai orang yang paling bertanggung jawab di bidang energi setidaknya sudah dua kali menjelaskan ke publik bahwa program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW baru akan selesai tahun 2025. Dalam tiga tahun ke depan yang dapat dikejar menurut Jonan hanya 20.000 MW.

Dan bahkan Presiden Jokowi menyebut megaproyek ini mangkrak karena progres pembangunannya amat lambat. Ucapan Jokowi beralasan karena hingga 24 November 2016 yang berhasil dieksekusi hanya 36 persen dari target kumulatif tahun 2016.

"Dengan kembali terbuktinya kritik yang dilontarkan oleh Rizal Ramli maka sudah seharusnya Presiden Jokowi mengapresiasi gagasan dan pemikiran dia," imbuh Sya'roni.

Ada banyak kepretan Rizal yang terbukti benar. Contoh lainnya terkait rencana pembelian pesawat Airbus A350 sebanyak 30 unit oleh Garuda Indonesia. Ketika menjabat Menko Maritim, Rizal mengatakan rencana pembelian pesawat dengan pinjaman 44,5 miliar dolar AS dari China Aviation Bank ini harus dibatalkan karena hanya pemborosan dan malah bisa menggerogoti keuangan maskapai pelat merah itu.

Menurut Rizal yang menjabat Menko Perekonomian di era Pemerintahan Gus Dur, pesawat Airbus A350 hanya cocok digunakan untuk rute Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa. Sementara pengalaman Garuda terbang untuk rute Jakarta-Amsterdam serta Jakarta-London tingkat keterisiannya hanya mencapai 30 persen, kalah bersaing dari maskapai negara lain. Kondisi ini menurut hemat Rizal membuat Garuda merugi terus-menerus.

Kritik Rizal yang pernah dipercaya sebagai anggota penasehat ekonomi PBB pun menjadi kenyataan. Laba bersih Garuda Indonesia dari tahun ke tahun selama periode Pemerintahan Jokowi terus anjlok. Laba bersih Garuda sepanjang tahun 2016 hanya 8,06 juta dolar AS menurun tajam 89,42 persen dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 76,48 juta dolar AS.

Pada medio Maret 2017 Dirut Garuda Indonesia Arif Wibowo mengakui penurunan laba bersih ini disebabkan persaingan bisnis aviasi yang ketat salah satunya persaingan harga tiket antar maskapai. Ketatnya jalur penerbangan dalam dan luar negeri sangat mempengaruhi sehingga mengalami penurunan pendapatan setiap kursi terisi per kilometer atau yield sebesar 9 persen.

Adapun sepanjang 2014 kinerja Garuda mencetak rugi bersih senilai 371,97 juta dolar AS padahal pada 2013 mampu meraup laba bersih 13,58 juta dolar AS.

Karena sangat menguasai permasalahan makro dan mikro ekonomi, menurut Sya'roni, Rizal pantas diberi kepercayaan untuk mengurus bidang ekonomi. Dia yakin sosok Rizal yang kaya terobosan dalam mengatasi berbagai persoalan bisa menghadirkan perubahan dan perbaikan terkait kinerja Presiden Jokowi dalam upaya mewujudkan Nawacita di bidang ekonomi di dua tahun sisa masa pemerintahannya.

"Saat ini tim ekonomi sangat kedodoran mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka sangat tepat kiranya bila Rizal Ramli diberikan tanggung jawab sebagai nahkoda tim ekonomi," tukas Sya'roni.

[rmol]