Nanti Malam 4 Tokoh Ini Bakal Buka-bukaan Soal Dana Haji dan Infrastruktur

Empat tokoh yakni, Anggito Abimanyu Ketua Badan Pengelola Dana Haji (BPKH), Salamudin Daeng Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPTI) Universitas Bung Karno, Khotibul Umam Wiranu Politisi Partai Demokrat dan Afni Ahmad Politisi Partai Amanat Nasional, Rabu (23/8) malam nanti akan buka-bukaan bicara soal dana haji terkait pembiayaan infrastruktur dan keuangan pemerintahan Jokowi yang mulai morat-marit.

Keempat tokoh itu, akan menjadi pembicara pada Diskusi Publik yang digelar di Waroenk Uma’ sebuah restoran yang terletak di Jalan Anyar Jagakarsa kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, tempat biasanya sejumlah politisi dan mantan aktifis HMI kongkow membincangkan segala hal sambil menikmati menu masak woku belanga, nasi kuning Luwuk, dan ikan kuas asam yang menjadi andalan restoran ini.

Diskusi hangat Waroenk Uma’ yang kali ini akan dipandu Yuyon Ali Fahmi, mengangkat tema khusus “Dana Haji dan Infrastruktur” yang sempat menjadi perbincangan panas berbagai kalangan di seantero negri.

Sekedar mengulang kembali, meski belakangan Jokowi meralatnya bahwa penggunaan dana haji untuk infrastruktur hanyalah sekedar contoh belaka, namun Anggito Abimanyu terlanjur memastikan, BPKH siap menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menginvestasikan dana haji ini.

Anggito mengatakan, per audit 2016, dana haji baik setoran awal, nilai manfaat, dan dana abadi umat mencapai Rp 95,2 triliun. Akhir tahun ini, diperkirakan total dana haji sekitar Rp 100 Triliun. “Dana yang bisa diinvestasikan kurang lebih Rp 80 triliun, 80 persen (dari total dana haji),” kata Anggito, Rabu (26/7) silam usai dilantik sebagai Anggota BPKH oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta.

Sementara itu seperti pernah diungkapkan Salamudin Daeng, selama 2,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK yang menggenjot infrastruktur, ternyata tak berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Baik itu belanja infrastruktur melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), dan melalui dana infrastruktur desa telah gagal menaikkan pertumbuhan ekonomi.

“Yang ada infrastuktur gadungan, karena dananya dari utang, investasinya asing, barang dan tenaga kerjanya impor. Belanja infrastruktur gagal menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak,” kritik Daeng.

Saat ini, pemerintah memang menggenjot dana infrastruktur melalui pembiayaan non APBN. Seperti melalui dana kelolaan perusahaan asuransi, semisal dana Jamsostek/BPJS naker, dana Taspen, dana Asabri, bahkan dan haji atau dana umat.

“Tapi itu semua hanya akan menjadi bancakan dana infrastruktur dan menciptakan mangkrakisme. Dengan kondisi itu pemerintah mestinya malu sama rakyatnya,” tandas Daeng, Senin (10/4) lalu seperti dilansir sebuah media.

Ditambah dua pembicara lainnya dari gedung parlemen, seperti Khatibul Umam Wiranu dan Afni Ahmad, dipastikan diskusi yang digelar mulai pukul 18.30 nanti malam itu, akan menjadi forum obrolan “panas”

telusur