Editorial Surat Kabar Tiongkok: Tidak Suka Aturan Kami? Silakan Pergi

Surat kabar Tiongkok, Global Times yang dikelola negara, dalam sebuah editorial, Senin (21/8/2017), mengatakan penyensoran di Tiongkok terhadap ratusan makalah akademis dari jurnal-jurnal terkemuka akan berdampak kecil karena pembacanya sangat sedikit, namun jika institusi Barat tidak menyukai cara yang dilakukan di Tiongkok, mereka dapat pergi. Editorial tersebut muncul setelah ada berita bahwa Cambridge University Press (CUP) telah memblokir akses di situsnya di Tiongkok ke dalam daftar sekitar 300 makalah dan ulasan buku dari China Quarterly di mana pemerintah Tiongkok minta untuk dihapus.

CUP mengatakan bahwa mereka mematuhi agar materi akademis dan edukasionalnya tetap tersedia di Tiongkok. Namun para kritikus berpendapat bahwa penerbit tersebut telah merusak prinsip kebebasan akademis dan independensi dan memberikan namanya pada upaya penyensoran Tiongkok. Artikel dan ulasan buku menyentuh subyek yang dianggap sensitif oleh pemerintah Tiongkok, termasuk demonstrasi pro-demokrasi 1989 di Lapangan Tiananmen, Revolusi Kebudayaan 1965-1975, Taiwan, Xinjiang dan Tibet.

"Institusi Barat memiliki kebebasan untuk memilih. Jika mereka tidak menyukai cara Tiongkok, mereka bisa berhenti berurusan dengan kami," kata editorial Global Times, sebuah tabloid nasionalistik di bawah surat kabar People's Daily milik Partai Komunis. "Jika mereka menganggap pasar Internet Tiongkok sangat penting sehingga mereka tidak dapat melewatkannya, mereka perlu menghormati hukum Tiongkok dan menyesuaikan diri dengan cara Tiongkok."

Versi Mandarin dari editorial tersebut menandai benturan prinsip sebagai "kontes kekuasaan". "Waktu akan mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah," katanya. Berita tentang keputusan oleh CUP, kelompok penerbitan berusia berabad-abad di Universitas Cambridge, mengemukakan banyak kritik termasuk dari ilmuwan luar negeri mengenai kebijakan Tiongkok. Dalam sebuah surat terbuka yang diposkan di Medium, James A. Millward, seorang profesor sejarah di Universitas Georgetown, mengatakan bahwa kebijakan tersebut adalah "pengecut, memalukan dan merusak rezim penyensoran ( Tiongkok) yang tumbuh" dan pelanggaran independensi akademis.

"Hasilnya adalah simulacrum China Quarterly yang menyesatkan dan tidak dikebiri untuk pasar Tiongkok," tulisnya. "Ini bukan hanya tidak menghormati penulis CUP; ini menunjukkan penghinaan menjijikkan bagi pembaca Tiongkok." Presiden Xi Jinping telah memperketat penyensoran Tiongkok yang sudah ketat sejak berkuasa pada tahun 2012 saat ia berusaha memperkuat cengkeraman kekuasaan Partai Komunis.

netralnews