Pembubaran HTI Dianggap Berkaitan Pilpres 2019, Novel: 2 Tahun Lagi Suara PDIP Sudah Hancur

Pemerintah mengambil langkah tegas kepada organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dinilai melanggar asas Pancasila, ormas Islam itu dilarang berkegiatan dan dicabut haknya sebagai ormas.

Petinggi Front Pembela Islam (FPI) Novel Bamukmin memandang hal tersebut sebagai bentuk ketakutan pemerintah terhadap sejumlah kelompok yang dinilai dapat melemahkan kekuatan mereka menuju pemilihan presiden 2019 mendatang.

Novel menuding, pembubaran HTI diotaki oleh PDIP dan sejumlah partai serta organisasi pendukung pemerintah. “Kita sudah lihat dua tahun lagi massa pemerintahan, suara PDIP sudah hancur. Di Jakarta, Banten, tempat lain,” kata Novel kepada Kriminalitas.com di Jakarta, Senin (8/5/2017).

Novel menduga, ada konspirasi dari para partai dan organisasi pendukung yang anti Islam dalam pembubaran HTI oleh Kemenkopolhukam.

“Pemerintah ini ditunggani kepentingan asing yang berbahaya karena umat Islam bergabung bersama ulama yang di mana dua tahun lagi menuju Pilpres,” terang Novel.

“Ini semakin menegaskan kalau pemerintahan saat ini memang anti umat Islam dan menggerus suara umat,” tegasnya.

Diketahui, HTI dibubarkan oleh Kemenkopolhukam lantaran kegiatan yang dilaksanakan ormas Islam itu diindikasi telah bertentangan dengan tujuan asas dan ciri Pancasila serta UUD 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Massa.

Menkopolhukam Wiranto menegaskan, HTI sudah membuat sejumlah kehebohan dan meresahkan masyarakat banyak lewat paham radikal. “Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti ormas Islam, sama sekali bukan. Ini semata-mata merawat menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” kata Wiranto.

kriminalitas