Soal Rohingya, MUI Tegaskan Berbeda dengan Pemerintah dalam Dua Hal Ini

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menunjukkan ketegasannya meskipun berbeda dengan pemerintah. Dalam soal Rohingya, organisasi yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia itu berbeda dengan pemerintah dalam dua hal.

“Jadi perbedaan kami dengan pemerintah yaitu dalam dua hal,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi.

“Pertama, kami meyakini adanya tindakan genosida. Yang kedua, kami meyakini adanya pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak berdosa terutama orang-orang muslim itu,” lanjutnya seperti dirilis dalam video Republika, Rabu (6/9/2017).

Muhyiddin tidak setuju sikap pemerintah yang sampai saat ini masih mencari jalan untuk mengatakan bahwa pembantaian di Rohingya hanya konflik etnis.

“Kami yakin bahwa ada konflik agama di sana, bukan hanya konflik etnis. Tapi Anda lihat sendiri dan susah untuk dinafikan bahwa kenyataan memang seperti itu,” tandas Muhyiddin.

Seperti diketahui, pembantaian terhadap Muslim Rohingya kembali terjadi baru-baru ini. Menurut data yang diakui Pemerintah Myanmar, sekitar 400 orang tewas pada pekan lalu. Menurut PBB, pada 31 Agustus 2017 sekitar 38.000 warga etnis Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh dari Myanmar untuk menyelamatkan diri.

Sedangkan menurut Menurut lembaga aktivis Rohingya di Eropa, European Rohingya Council (ERC), jumlah yang tewas antara 2.000 hingga 3.000 orang, jauh lebih banyak daripada yang diakui oleh Pemerintah Myanmar.

Juru bicara ERC Anita Schug mengatakan, pada Ahad (27/8/2017) lalu, hampir 1.000 Rohingya terbunuh di desa Saugpara, distrik Rathedaung saja.