Satu per Satu Loyalis Berbalik, Setya Novanto Kini di Ujung Tanduk

Tim kajian elektabilitas Partai Golkar merekomendasikan Ketua Umum Golkar Setya Novanto mundur dari jabatannya dan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Rekomendasi itu muncul karena status tersangka Novanto dalam kasus korupsi proyek e-KTP membuat elektabilitas Golkar terjun bebas.

Rekomendasi tersebut telah diserahkan kepada Novanto oleh Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham. Tim kajian elektabilitas Golkar dipimpin oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai.

Yorrys dikenal sebagai orang yang mendukung kembalinya Novanto ke kursi Ketua DPR setelah mengundurkan diri akibat kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta sebagian saham PT Freeport Indonesia. Saat itu Novanto yang tengah menjalani sidang etik di Mahkamah Kehormatan DPR mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR sehingga kasus yang dikenal dengan sebutan "Papa Minta Saham" itu berakhir dengan sendirinya.

Wacana pengembalian Novanto ke kursi Ketua DPR muncul menjelang terjadinya aksi pada 2 Desember 2016 terkait pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta yang berujung pada kasus penistaan agama. Saat itu Novanto sudah menduduki kursi Ketua Umum Golkar.

Saat itu Yorrys mengatakan Novanto sudah bersih namanya sejak Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal 5 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memperbolehkan rekaman penyadapan menjadi alat bukti hukum dibatalkan. Amar putusan tersebut membuat Golkar mendorong Novanto kembali ke kursi Ketua DPR.

Kala itu Yorrys mengatakan sebagai ketua umum, Novanto merupakan simbol partai. Jika kembali ke kursi Ketua DPR maka turut membesarkan nama Golkar.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid juga mendukung kembalinya Novanto ke kursi Ketua DPR. Nurdin mengatakan kasus "Papa Minta Saham" tak perlu diperpanjang karena putusan MK menyatakan rekaman pembicaraan Novanto tak bisa menjadi alat bukti hukum.

Idrus bahkan mengatakan kembalinya Novanto ke kursi Ketua DPR menunjukkan ketum Golkar itu tak bersalah dalam kasus "Papa Minta Saham". Kini Yorrys justru menyarankan Novanto untuk mundur dari posisi Ketua Umum Golkar dengan alasan sama yang dikemukakannya kala mendorong Novanto kembali ke kursi Ketua DPR, yakni demi citra partai.

Secara terbuka, Yorrys mengungkapkan, penyebab utama terjun bebasnya elektabilitas Golkar karena status tersangka Novanto. "Ini harus fair saya sampaikan. Sebab apapun kalau pemimpinnya sudah mengalami hal sama (terjerat korupsi), maka akan semua tergerus. Ini kan karena soal leadership," ujar Yorrys.

Yorrys bahkan meyakini Golkar akan menyusun struktur kepengurusan baru sebelum 20 oktober mendatang. Ia memprediksi akan ada Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub) sebelumnya untuk mengganti Novanto dari posisi Ketua Umum. Yorrys juga mengatakan Golkar telah menyiapkan sejumlah opsi jika Novanto menolak mundur dari kursi Ketua Umum Golkar.

"Saya pikir itu pasti ada, artinya ada opsi 1, opsi 2 dan sebagainya. Sekarang ini kami sudah melakukan komunikasi dari waktu ke waktu kemudian kami akan formalkan tetapi kurang elok kalau misalnya kami sampaikan karena ini merupakan strategi," lanjut Yorrys.

Selain Yorrys, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid juga memberi lampu hijau soal rekomendasi agar Novanto mundur dan segera menunjuk Plt. Nurdin meyakini Ketua Umumnya Setya Novanto akan legowo dalam menyikapi rekomendasi tim kajian elektabilitas Golkar.

"Saya yakin ketua umum pasti akan mengambil langkah terbaik bagi dirinya dan organisasi. Saya yakin Setya Novanto tidak akan mengorbankan Partai Golkar untuk kepentingan pribadinya. Itu saya punya keyakinan," kata Nurdin.

Terlebih, Golkar akan menghadapi berbagai agenda politik besar seperti pilkada 2018 dan pemilu 2019. Ia bahkan menyatakan partainya telah menyiapkan sejumah opsi jika rekomendasi tim kajian elektabilitas Partai Golkar ditolak oleh Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

"Kami akan melakukan evaluasi total seberapa jauh keberadaan ketum (ketua umum) ini berpengaruh negatif terhadap perjalanan Partai Golkar," kata Nurdin.

Ia mengatakan jika hasil rapat evaluasi total menunjukan kepemimpinan Novanto yang kini berstatus tersangka tak menghambat perjalanan Golkar menghadapi agenda politik ke depan, jabatan ketua umum tak berganti. Namun, bila hasil rapat evaluasi total menunjukan kepemimpinan Novanto membawa sejumlah hambatan dalam menjalani agenda politik ke depan, Nurdin mengatakan Golkar akan melakukan konsolidasi.

"Kalau evaluasi kami mengatakan terjadi masalah atau negatif ya kami harus konsolidasi. Oleh karena itu, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang menentukan untuk Partai Golkar," lanjut dia.

sumber: kompas