Sadis, Militer Myanmar Sebar Ranjau di Perbatasan Rakhine State

Direktur Respons Krisis Amnesty International, Tirana Hassan memastikan telah terjadi pelanggaran HAM serius di perbatasan negara bagian Rakhine dan Bangladesh. Pasalnya, kelompok militer Myanmar diduga memasang ranjau mematikan diwilayah tersebut.

"Berdasarkan wawancara dengan para saksi dan analisa oleh tim ahli senjata Amnesty International, ranjau tersebut dipasang di bagian utara Rakhine," kata Tirana Hassan dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jakarta, Minggu (10/9).

Menurut Tirana, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memperkirakan sekitar 270,000 orang telah menyeberang ke Bangladesh melalui daerah beranjau tersebut, dalam kurun waktu dua minggu terakhir.

Masyarakat etnis Rohingya melarikan diri akibat serangan membabi buta yang dilakukan oleh kelompok militer Myanmar.

Tirana menyebut, penggunaan ranjau itu memperparah keadaan di Rakhine yang sebelumnya memang suasana yang terjadi telah memburuk.

"Selain itu, penggunaan senjata mematikan di wilayah perbatasan yang ramai sangat membahayakan nyawa pengungsi yang melintas," ucap Tirana.

Sementara itu, Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyatakan bahwa beberapa temuan pelanggaran penggunaan ranjau itu menjadi bukti tambahan, serta betapa pentingnya peran pemerintah Indonesia dalam urusan kemanusiaan di Rakhine dan perbatasan Bangladesh-Myanmar.

“Indonesia memiliki peran kunci dalam meyakinkan Myanmar agar membuka akses bagi bantuan kemanusiaan yang datang dari masyarakat internasional serta akses bagi Misi Pencarian Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin Marzuki Darusman,” kata Usman.

Usman juga menuturkan, bahwa kelompok militer Myanmar merupakan salah satu dari sedikit angkatan bersenjata di dunia, di antaranya Korea Utara dan Suriah yang masih menggunakan ranjau anti-personil.

Beberapa ranjau anti-personil itu ditemukan di dekat Taung Pyo Wal, daerah yang juga dikenal sebagai Tumbro, di wilayah perbatasan Rakhine dan Bangladesh.

“Otoritas setempat di Myanmar harus segera menghentikan praktek keji terhadap orang-orang yang melarikan diri dari persekusi ini,” tegas Usman.

Lebih lanjut, Usman berharap pemerintah Indonesia perlu terus mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk tidak boleh menutup mata atas temuan pelanggaran HAM yang serius.

"Indonesia harus bisa menjadi kunci untuk mengajak negara-negara di ASEAN, agar dapat menyelesaikan konflik Rohingya," tutup Usman

sumber: jawapos