Menko Luhut Sebut Moratorium Reklamasi Pulau G Akan Dicabut

Menko bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan mengatakan program pemerintah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur jangan sampai melupakan kualitas kerja.

"Saya garisbawahi, jangan sampai melupakan kualitas, pekerjaan jelek. Seperti jalan tol di Bali. Kabel di mana-mana. Kita ini bangsa bermartabat harus rapi," kata Menko Luhut usai mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) di Bandung, Rabu (27/9/2017).

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan rencana pemerintah untuk mengerjakan beberapa proyek yang berlokasi di wilayah Jawa Barat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara Jawa Barat bagian Selatan dan Utara.

Dalam Rapat tersebut terungkap 7 proyek prioritas yang akan dilakukan di wilayah Jawa Barat, yaitu; Bandara Kertajati, kereta api rel ganda, Pelabuhan Patimban, jalan tol, ketersediaan listrik, bendungan, pembersihan dan optimalisasi Sungai Citarum.

Menko Luhut optimis proyek-proyek tersebut akan selesai pada kurun 2019-2020.

"Dua tahun ke depan semua bisa selesai. Semua pihak sudah punya jadwal kerja mereka, seperti Kementerian PUPR sudah ada jadwal mereka sendiri, Kementerian Perhubungan juga, kita buat semua ini terintegrasi," tutur Menko Luhut.

Proyek listrik 35,000MW akan dievaluasi

Menjawab pertanyaan target pemerintah menyediakan infrastruktur ketenagalistrikan program 35,000 MW yang targetnya rampung bulan 2019, Menko Maritim mengatakan pemerintah akan mengevaluasi target tersebut.

"Program 35.000 MW itu dibuat saat asumsi pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 6%-7%, sedangkan yang terjadi sekarang pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya akan tumbuh 5%-6%," jawabnya.

Menko Luhut juga mengatakan, saat ini proyek itu akan beroperasi secara komersial (COD) sebesar 20.000-22.000 megawatt tahun 2019 mendatang dan yang 13.000 megawatt baru kontrak Power Purchase Agreement (PPA) dan belum konstruksi.

Pulau G

Menjawab pertanyaan tentang penyelesaian reklamasi Pulau G, Menko Luhut mengatakan tampaknya moratorium pulau tersebut akan dicabut.

"Iya..kami akan adakan rapatnya. Masalah pembangkit listrik sudah selesai" jawab Menko Luhut.

Peraturan daerah yang mengatur zonasi juga telah rampung.

"Semua titik-titik sudah diidentifikasi. Tidak ada satu pun yang melanggar ketentuan yang ada," katanya.

sumber: tribunnews