Dahnil: Yang paling butuh diajari Pancasila itu Para Pejabat

Tugas utama baik pemerintah maupun masyarakat yakni membawa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta persatuan. Saat ini, pemerintah justru harus lebih menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para pejabat negara, kepala daerah, PNS, maupun politisi sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dan menciptakan persatuan.

“Bisa nggak Pancasila itu kita dihadirkan untuk menghadirkan keadilan kemanusiaan, kita hadirkan untuk mempersatukan, Pancasila kita hadirkan sebagai perlindungan seluruh umat beragama, etnis dan sebagainya,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjutak dalam diskusi yang digelar di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/9).

“Bagi saya yang paling butuh diajari Pancasila itu kepala daerah, pejabat negara, politisi, PNS. Kalau kami ya sudah otentik (Pancasila) sudah darahnya,” uca Dahnil.

Dia mengatakan pentingnya menjaga kebhinekaan bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut dia, keberagaman bangsa Indonesia sudah dimiliki bahkan sejak sebelum bangsa Indonesia merdeka.

Namun, terdapat dua hal yang dapat merusak keberagaman Indonesia saat ini. Pertama yakni destruksi politik. Menurut Dahnil, politik yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara dapat mendestruksi nilai-nilai Pancasila.

“Politik yang menghalalkan segala cara pasti mendestruksi pancasila. Apalagi politiknya antidialog pasti merusak keberagaman,” ujar Dahnil Momentum politik pun dapat menjadi bahaya yang mengancam kebhinekaan apabila cara berpolitiknya juga anti terhadap dialog.

Hal kedua yang merusak kebhinekaan bangsa yakni ketidakadilan di masyarakat. Dahnil menjelaskan, ketidakadilan baik dalam ekonomi maupun hukum dapat menciptakan perlawanan dari suatu kelompok kepada pemerintah.

Ia pun kemudian menceritakan saat dirinya menjadi salah satu tim evaluasi penanganan terorisme di Poso. Menurutnya, saat itu masyarakat setempat tak merasa terancam dengan keberadaan teroris Santoso.

Rakyat setempat, kata dia, justru terancam dengan tindakan pemerintah lokal yang bersikap tak adil kepada masyarakat dalam hal pendistribusian bantuan

[gm]