Muhammadiyah: Sudah Tampak Tata Kelola Pemerintah yang Otoriter

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengatakan, lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga demokrasi harus difungsikan secara optimal. Jika tidak, demkokrasi yang jadi sistem negara modern akan semakin rusak dan lembaga kepresidenan akan semakin otoriter seperti di masa lalu.

“Pengulangan ketika orde baru dulu, mungkin lebih parah dan sebenarnya dalam hal-hal tertentu sudah lebih parah, indikasi order baru itu secara tata kelola pemerintah yang otoriter sudah tampak seperti sekarang,” ujar Busyro seperti dikutip Republika, Rabu (9/8).

Hal itu dikemukakan Busyro terkait diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas oleh Pemerintah. Ia menekankan, DPR perlu diperkuat secara institusi. Dalam konsep itu, sikap PP Muhammadiyah adalah meminta DPR sebagai lembaga demokrasi harus merespon desakan terkait Perppu ormas.

Busyro mengungkapkan, pekan lalu pihaknya baru saja melakukan rapat pleno di Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta dan Perppu Ormas menjadi salah satu agenda pembahasan.

“Hasilnya ada dua pandangan, satu kita akan fokus ke judicial review dan satu lagi kita akan mendesak DPR untuk menyikapi ini secara kritis di masa sidang yang akan datang,” ungkap Busryo.

Busyro menambahkan, sejak awal ia sudah menyatakan kalau Perppu Ormas tidak hanya ditujukan kepada Ormas HTI, namun sesungguhnya kepada siapa pun yang mengkritisi pemerintah. Ia menilai, hal ini sudah terbukti ketika Polri terkesan menjadi alat kekuasaan dalam hal ini presiden.

Busyro mencontohkan kasus-kasus seperti Sri Bintang Pamungkas dan lain-lain yang dituduh makar kemudian dilepas kembali tanpa ada pembuktian. Padahal, lanjut Busyro, jika Polri konsisten dengan tuduhan itu, harusnya mereka membawanya ke ranah pengadilan untuk diuji dan dibuktikan.

“Jangan kayak main-main, itu sama sekali tidak cerdas, kayak main-main tidak boleh penegak hukum seperti itu,” tegas Busyro.

swamedium