Kecam Pembantaian Etnis Rohingya, DPR Minta Jokowi Ambil Langkah Diplomasi Hentikan Konflik di Rakhine Myanmar

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI mengecam kekerasan dan pembantaian terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Mereka minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah-langkah diplomasi untuk menghentikan konflik di Rakhine State, Myanmar.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini dalam Rapat Paripurna HUT ke 72 DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017). Dia menginterupsi forum menyampaikan pendapat fraksinya.

"Kalau hari ini kita ultah ke 72, kita bisa makan-makan, minum-minum, bisa nyanyi-nyanyi, saudara kita jangankan untuk makan dan bernyanyi, bertahan hidup pun tak bisa tanpa jelas kesalahan dan dosa mereka, anak-anak, perempuan, ibu-ibu dibantai tanpa perasaan dan prikemanuisiaan dengan biadab," kata Jazuli dalam interupsinya.

Jazuli menyoroti nasib pengungsi Rohingnya yang diusir dari Myanmar dan kini terlunta-lunta di Bangladesh. Anggota Komisi I DPR ini mengatakan Indonesia harus berbicara di tingkat dunia tanpa mencampuri dan intervensi negara tertentu, untuk menghentikan kekerasan terhadap warga Rohingya.

"Kalau sudah membantai menghabisi nyawa manusia harus disetop dan pimpinan DPR tolong sampaikan ke pemerintah untuk lakukan-langkah riil dan kongkret untuk menghentikan pembantai-pembantaian di belahan bumi ini khususnya Rohingya," kata Jazuli.

"Mudah-mudahan setelah pidato, Pak Ketua (DPR), pimpinan ada yang langsung sampaikan ke Presiden untuk lakukan langkah-langkah riil dan kongkret," tambahnya.

Interupsi ini ditanggapi langsung Ketua DPR Setya Novanto. Di penghujung pidatonya saat memaparkan kinerja DPR masa sidang 2016-2017, Novanto mengatakan, fungsi diplomasi diperkuat dan meminta pemerintah Indonesia agar mengambil peran yang ‎lebih nyata.

"Kita telah mengambil usaha damai dan kemanusiaan tetapi apaun kejahatan harus dihentikan, dan tidak boleh ada darah dan air mata," kata Novanto.

sumber: okezone