Ingin Tabayun ke Yusril, Anggito Bantah Setuju Dana Haji Untuk Infrastruktur

Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji, Anggito Abimanyu membantah informasi yang beredar selama ini, bahwa dirinya siap memenuhi keinginan Jokowi memakai dana haji untuk membiayai infrastruktur.

“Saya belum pernah mengatakan siap, seperti diberitakan media,” tegas Anggito, Rabu (23/8) saat menjadi pembicara pada diskusi publik yang bertajuk “Dana Haji dan Infrastruktur” di Waroenk Uma’ Lenteng Agung, Jaksel.

Akibat derasnya pemberitaan itu, Anggito mengaku banyak mendapat cercaan dari berbagai kalangan. Termasuk dari pakar hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan tersandera dosa masa lalu.

“Saya ingin tabayun dengan beliau (Yusril – red), tapi masih belum dapat kesempatan, tolong media juga sampaikan,” harap Anggito.

Disebutkan Anggito, dana haji adalah milik para jamaah haji, pihak BPKH hanya mewakili mereka mengelolanya. “Boleh-boleh saja Presiden Jokowi punya berkeinginan meminta dana haji untuk infrastruktur, tapi tak bisa begitu saja disetujui,” ujarnya.

Ada prosedur yang harus dilakukan selain soal feasible atau tidak, termasuk membawanya ke DPR untuk mendapatkan pertimbangan.

“Jadi tak semudah itu, menggunakan dana haji yang dikelola BPKH,” pungkasnya

telusur