Djarot: Beli Pulsa Bisa, Masa Bayar Sewa Rusun Gak Bisa? Enggak Bisa Enak-Enakan Aja

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan tetap menindak tegas para penunggak biaya sewa di beberapa rusun di Jakarta. Djarot menyesalkan banyaknya penyewa yang belum membayar iuran sewa rusun selama berbulan-bulan. Menurutnya, banyak warga yang mampu untuk membeli kebutuhan sehari-hari, tapi tidak bisa membayar uang sewa.

"Beli pulsa bisa, masa kewajiban untuk membayar sewa iuran rumah susun enggak mampu?" jelas Djarot di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/8).

Djarot mengaku, saat ini dia telah menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan DKI Agustino Darmawan untuk memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Jika setelah surat peringatan ketiga itu masih tidak bisa diindahkan oleh penyewa, Djarot meminta agar mereka keluar dari rusun itu.

Menurut Djarot, jika memang tinggal di rusun dirasa memberatkan karena biaya sewa yang mahal, ia mempersilakan warga untuk pindah ke kontrakan yang lebih murah.

"Ya barangkali punya tempat yang lain. Ada kontrakan yang lebih murah, silakan. Ya mereka yang tinggal di situ kan tidak bisa ongkang-ongkang. Hidup itu kan juga harus berjuang, enggak bisa semuanya gratisan," sambungnya.

Dia menjelaskan, tindak tegas yang diberikan Pemprov DKI itu merupakan alternatif agar warga tidak manja.

"Dia harus bekerja semaksimal untuk hidupi diri sendiri dan menghidupi keluarganya. Enggak bisa enak-enakan saja," lanjutnya.

Namun, ia melanjutkan, tindak tegas yang dilakukan Pemprov tidak diberlakukan ke semua kalangan yang menunggak sewa rusun. Dia mengatakan, bagi keluarga yang memang tidak mampu akan diberi keringanan berupa bantuan dari Pemprov DKI berupa pembayaran yang bisa diangsur. Sedangkan bagi mereka yang lansia, Djarot akan menitipkan warga tersebut ke panti sosial milik Pemprov DKI.

"Kita bantu full misalnya betul-betul tidak mampu, sakit, sudah tua, enggak bisa kerja. Kemudian kalau seperti itu, enggak mampu sama sekali, kita kan punya panti. Kita bisa rawat," tutupnya.

Sebelumnya, Kadis Perumahan DKI Jakarta Agustino menjelaskan, tunggakan rusun milik Pemprov DKI hingga Juni 2017 mencapai 31 miliar. Tunggakan itu, kata dia berasal dari 23 rusun.

Sementara itu, Agustino juga menjelaskan, tunggakan sewa rusun itu terjadi karena banyak warga yang tidak mampu untuk membayarnya.

kumparan