Demo di Surabaya, Protes Pejabat RI Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam

Prosesi pelantikan kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Komisariat Jawa Timur oleh Agum Gumelar di gedung Grahadi Surabaya, diwarnai aksi protes puluhan demonstran yang menolak kedatangan Sekjen Partai Komunis Vietnam (PKV), Nguyen Phu Trong di Indonesia, Rabu (23/8) siang.

Para demonstran yang menggelar aksi di luar gedung Grahadi di Jalan Gubernur Suryo itu antara lain dari Front Pancasila, Front Pembela Islam, Front Anti Komunis, Hidayatullah Surabaya, Syabab Hidayatullah Surabaya, serta dari beberapa elemen dan komunitas masyarakat Jawa Timur.

Dalam aksi itu, mereka melebur menjadi Forum Komunikasi Masyarakat Jawa Timur untuk Selamatkan Indonesia dari Komunis dan Anteknya (Forsika). Mereka memprotes kerja sama antar Indonesia dan Vietnam terkait maskapai penerbangan Vietjet Air dengan pramugari berbikini.

Terlebih, kerjasama itu diwakil oleh Sekjen PKV, Nguyen Pho Trong yang datang ke Indonesia pada Selasa (22/8) kemarin untuk meneken MoU dengan Indonesia.

"Kami melihat adanya kebiasaan tidak lazim dalam kaitannya hubungan diplomatik antara satu negara dengan negara lain," kata Korlap Aksi, Arukat Djaswadi di sela aksi.

Lazimnya, lanjut dia, satu negara yang datang ke negara lain diwakili seorang pejabat yang setara dengan pejabat negara yang didatangi. "Kalau misalnya yang datang Partai Komunis, maka yang menemui adalah paling tidak, ditemui oleh Sekjen partai yang di Indonesia," katanya.

Namun para pendemo ini melihat, adanya ketidaklaziman dalam kerjasama dibidang maskapai penerbangan yang mengambil rute Jakarta-Ho Chi Minh City, Vietnam tersebut. "Seorang Sekjen Partai Komunis ditemui oleh pejabat negara dan melakukan kerja sama, MoU, mengadakan MoU, ada yang aneh ini. Ada apa gituloh?" cetusnya.

Berkaitan dengan hal itu, ditegaskan Arukat, apapun yang dilakukan pemerintah, jangan sampai menghancurkan ideologi bangsa Indonesia. "Pernyataan ini, apapun yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Vietnam, itu jangan menggerus ideologi Pancasila, lebih-lebih mendorong agar PKI come back," tegasnya.

Kenapa demikian? masih kata Arukat, jika PKI kembali bangkit di Indonesia, akan terjadi kontra-produktif, akan terjadi konflik horizontal di Indonesia. "Memang sekarang belum nampak, tapi pada saatnya nanti, kami yakin komunis akan muncul dengan legalitas," katanya yakin.

Buktinya, kata dia, undang-undang (UU) yang membatasi ruang gerak PKI mulai dipangkas. "Dan itu berhasil. Salah satunya UU Nomor 12/2003 tentang Pemilu, Pasal 60 huruf (g), tentang syarat menjadi anggota DPR/MPR itu sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi," sesalnya.

Kata dia, pemangkasan UU tersebut menggbarkan satu tahap kemenangan PKI Indonesia untuk kembali eksis. "Masih ada yang lain, tapi belum bisa dicabut. Kalau itu sudah bisa (dicabut), kami yakin PKI tinggal menunggu waktu saja untuk bangkit kembali di Indonesia," ungkapnya.

Karena itu, para demonstran mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang beberapa waktu lalu menegaskan: Gepuk PKI. "Negara harus konsiten menghadapi ancaman kebangkitan PKI. Saya sangat setuju sekali dengan pernyataan presiden: Gepuk, gepuk, dan gepuk PKI. Itu artinya presiden tidak setuju kalau PKI itu bangkit. Ini harus diwujudkan, diterapkan," pungkasnya.

Sementara di dalam gedung Grahadi Surabaya, Ketua IKAL Jendral (Purn) TNI Agum Gumelar melantik kepengurusan IKAL Komisariat Jawa Timur 2017-2022.

Di acara itu, mantan Ketua KONI itu meminta masyarakat untuk tidak membesar-besarkan insiden bendera Indonesia terbalik pada buku panduan SEA Games XXIX/2017, Kuala Lumpur, Malaysia.

"Pemerintahan Malaysia secara resmi sudah menyatakan permohonan maaf. Ya sudah kita terima dan nggak usah dibesar-besarkan. Kita juga marah, itu kesalahan memang fatal. Tapi jangan mengganggu hubungan antar-negara," tandas Agum Gumelar.

Menurutnya, Malaysia bisa dimaafkan asalkan dengan catatan: Harus dicabut buku panduannya dan diganti dengan yang baru, serta benar. "Terus mau apa lagi? Mereka sudah minta maaf. Apa kita mau menyatakan perang dengan Malaysia? Itu kan terlalu berlebihan," tandas Agum. (ma)