Rizal Ramli: Sri Mulyani Genjot Pajak untuk Uber Setoran Utang

Indonesia punya cara sendiri mengatasi kelesuan ekonomi dan daya beli masyarakat. Jika negara lain melonggarkan pajak ketika ekonomi melambat, Indonesia malah menggenjotnya lebih keras.

Seperti diberitakan hari ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menargetkan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 20 triliun. Hal ini ia kemukakan setelah dua hari lalu mengungkapkan betapa rendah pendapatan negara dari sektor pajak.

Dengan tambahan Rp 20 triliun, ia berharap dapat mengurangi kekurangan (shortfall) penerimaan perpajakan yang ditaksir mencapai Rp 50 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.

Tambahan setoran pajak sebesar Rp 20 triliun, kata Sri Mulyani, dapat diusahakan dengan penyisiran Wajib Pajak (WP) per kantor wilayah (kanwil).

Pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya penarikan pajak lebih besar, antara lain dengan program tax amnesty dan kerja sama terkait keterbukaan perpajakan internasional.

Ekonomi senior yang pernah menjabat Menko Perekonomian di masa pemerintahan Gus Dur, Rizal Ramli, mengkritik langkah-langkah itu.

"Di negara lain, ketika ekonomi melambat, pajak dilonggarkan. Kalau membaik baru digenjot," tulis Rizal di halaman Facebooknya, beberapa jam lalu.

Ia menganggap langkah Sri Mulyani menggenjot pajak hanya bertujuan mencapai target setoran utang.

"SMI (Sri Mulyani Indrawati) genjot pajak, hanya sekedar uber setoran utang," katanya.

Menurut Rizal, kebijakan Menteri Keuangan memotong anggaran di sana-sini, serta menaikkan tarif dan menguber pajak malah berdampak negatif pada daya beli masyarakat.

"Potong-potong anggaran, naikkan tarif dan uber pajak membuat ekonomi melambat, daya beli menengah bawah merosot sehingga penjualan retail merosot," katanya. [rmol]