Prioritaskan Putera Daerah di Penerimaan Akpol, Keputusan Kapolda Jabar Dinilai Anti-kebinekaan

Kebijakan soal penerimaan calon taruna/taruni Akpol yang dilakukan Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Charliyan mengundang kontroversi. Pasalnya, ada keistimewaan bagi putra/putri asli Jawa Barat untuk lolos mengikuti pendidikan Polri tersebut.

Indonesia Police Watch (IPW) menuding, kebijakan yang dilakukan Anton itu rasialis, intoleran dan anti-kebinekaan.

“Kenapa keluar surat keputusan yang memberi prioritas bagi putra daerah. Padahal surat keputusan itu sangat rasialis, intolerasi, diskriminatif, dan anti-kebhinekaan,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane dalam keterangan persnya kepada Kriminalitas.com di Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Neta melanjutkan, selama ini Polri selalu menjunjung tinggi persamaan kedudukan terlepas apapun suku dan agamanya, tak terkecuali dalam memberikan kesempatan bagi putra-putri bangsa untuk menjadi abdi negara.

“Selain itu semua anggota Polri, terutama lulusan Akpol harus siap ditempatkan di mana saja di wilayah Indonesia,” ujarnya.

“Tapi kenapa di era Kapolda Anton Charlian timbul masalah yang sangat memalukan Polri,” tambahnya.

Neta melanjutkan, selain sangat memalukan, kebijakan itu merupakan langkah mundur Polri. “IPW mendukung penuh langkah Mabes Polri mengambilalih kasus (penerimaan akpol Polda Jabar) ini,” pungkas Neta.

Dugaan pelanggaran atau penyimpangan Kapolda Jabar terungkap setelah beredar video ricuh peneriman anggota Polri di Polda Jabar. Sejumlah orang tua melayangkan protes soal Surat Keputusan Kapolda Jawa Barat Nomor Kep/702/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017.

SK itu mengatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama), TA 2017 Panda Polda Jawa Barat yang memprioritaskan putera daerah.

sumber : kriminalitas