Di Atas Agin, Presiden Freeport Optimis Kantongi Perpanjangan Kontrak dari Pemerintah

Direktur Eksekutif Vice Presiden PT Freeport Indonesia Tony Wenas merasa optimis akan mendapatan perpanjangan kontrak pertambangan di Papua hingga tahun 2041.

Saat ini tuturnya proses negosiasi dengan pemerintah terus berjalan secara intensif, dan pemerintah sedang merumuskan kebijakan fiskal untuk memastikan stabilitas investasi yang akan dilakukan oleh Freeport.

“Optimis, itu harus satu kesatuan paket. Jadi bukan hanya perpanjangannya tapi keseluruhannya,” katanya Wenas saat menghadiri halal bi halal di Kementerian ESDM, Rabu (5/7).

Terkait dengan hal ini, pertemuan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dengan Presiden Jokowi diyakini oleh banyak kalangan bahwa terjadi intervensi politik atas kebijakan, dan keberlangsungan operasi Pertambangan Freeport di Papua.

Hal ini terlihat ketika sebanyak enam orang Menteri Kabinet Kerja secara pontang-panting menggelar pertemuan pada awal minggu pertama masuk kerja sejak liburan hari raya idul Fitri, untuk menindaklanjuti lobby Obama kepada Jokowi.

Adapun enam orang Menteri yang membahas kontrak Freeport tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Tak lama kemudian, hadir juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Energi dan Sumber Day Mineral Ignasius Jonan.

Selain keenam anggota Kabinet Kerja, turut hadir pula dalam rapat tersebut Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot, Staf Ahli Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, dan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi.

sumber : aktual