Dari Pada Dana Haji, Jokowi Disarankan Pakai Uang Taipan

Peneliti Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin mempertanyakan, kenapa pemerintah tidak mengambil atau memanfaatkan dana para taipan untuk membangun infrastruktur. Apalagi uang para taipan tersebut jauh lebih banyak dari dana haji. Bukan malah memanfaatkan dana haji yang berjumlah Rp 90 triliun.

“Kenapa harus dana haji yang mau digunakan untuk infrastruktur? Presiden kan bisa minta dari para taipan, apakah dipinjam atau dalam bentuk investasi. Uang mereka lebih banyak dari dana haji,” kata Amuinudin kepada Harian Terbit, Minggu (30/7/2017).

Menurutnya, rencana penggunaan dana haji untuk infrastruktur merupakan bentuk ketidakadilan pemerintah terhadap umat Islam. Oleh karena ia (sebagai salah satu pemilik rekening haji) tidak rela jika dana haji digunakan pemerintahan Jokowi untuk pembangungan infrastruktur. Apalagi saat ini rakyat sudah dibebani dengan berbagai pajak.

"Kita sudah dibebani pajak, tarif listrik tinggi, BBM mahal dan sebagainya. Kenapa setoran haji kita juga mau diambil dengan dalih pembangunan infrastruktur," tanya Aminudin.

Aminudin meminta agar rencana penggunaan dana haji harus dibatalkan. Ia pun mengajak semua pihak yang sudah menyetorkan dana haji untuk melakukan dua langkah. Pertama,melakukan gugatan di MK jika ada celah UU bagi penggunaan dana Haji diluar urusan Haji. Kedua, Jika itu gagal maka pihaknya menyerukan kepada mereka yang sudah setor Haji menarik massal uang yang telah disetor.

Presiden Joko Widodo sebelumnya ingin agar dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur yang sudah pasti mendapatkan keuntungan seperti jalan tol dan pelabuhan.

Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. "Jadi, bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini, bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik," kata Jokowi.

[htc]