Hasil Survei, Hanya 9 Persen Tak Puas Kinerja Jokowi

Hasil survei Indikator Politik menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi hampir sempurna di Papua. Hanya 9 persen warga Papua yang menyatakan tidak puas kinerja Pemerintahan Jokowi-JK.

Sebanyak 89 persen masyarakat Papua menyatakan puas dan sisanya tidak menjawab. Tingkat kepuasan masyarakat Papua itu sejalan dengan pandangan masyarakat dalam melihat persoalan separatisme.

Sebanyak 60 persen warga Papua sepakat bergabung dengan NKRI. Adapun yang menginginkan kemerdekaan 18 persen, sedangkan sisanya memilih tidak menjawab.

Peneliti Indikator Politik Hendro Prasetyo mengatakan, kepuasan terhadap pemerintah pusat tidak terlepas dari adanya kebijakan khusus yang dilakukan.

Di antaranya, BBM satu harga, pembangunan tol laut-udara, dan rencana pemerintah mendivestasi Freeport.

“Semua program tersebut mendapat respons yang positif,” ujarnya di kantor Indikator Politik, Cikini, Jakarta, kemarin (5/5).

Namun, lanjut dia, ada sebuah anomali yang ditemukan dalam penelitian tersebut. Meski merasa puas, di sektor-sektor tertentu yang notabene kebutuhan riil, kinerja pemerintah tidak dianggap berhasil.

Misalnya, kinerja dalam memperbaiki ekonomi rumah tangga yang angka kepuasannya hanya 35 persen. Pun sama halnya dengan sektor pendidikan dan kesehatan bahwa lebih dari 40 persen masyarakat menilai belum terjangkau.

“Memang aneh. Jadi, menurut kami, tingginya kepuasan secara umum lebih pada memberikan harapan,” imbuhnya.

Namun, Hendro meminta hal itu bisa menjadi catatan bagi pemerintah pusat. Sebab, jika sektor yang dinilai belum terselesaikan secara baik itu tidak kunjung ditangani, angka kepuasan bisa melorot.

“Harus diwaspadai. Meski puas, ada banyak persoalan yang belum memuaskan,” terangnya.

Pengamat politik SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, kepuasan masyarakat Papua terhadap kinerja Jokowi memang baru sebatas adanya harapan.

Sebab, jika ditinjau dari realisasi di lapangan, sejumlah kebijakan khusus yang dicanangkan pusat belum baik. Misalnya, implementasi tol laut atau udara belum berjalan maksimal.

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti infrastruktur pun, Papua masih jauh jika dibandingkan dengan daerah yang lain.

“Divestasi Freeport juga kan belum terjadi. Tetapi, masyarakat sudah merespons dengan positif,” ujarnya.

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris menilai, pemerintah harus menempuh sejumlah upaya untuk terus melakukan pendekatan agar persoalan di Papua bisa tuntas. Sebab, meski 60 persen pro-NKRI, angka separatis masih cukup tinggi.

Sebagaimana diketahui, survei yang dilakukan Indikator melibatkan 710 sampel orang dengan metode multistage random sampling dan margin of eror sebesar 3,8 persen.[psi]