"Sekarang, buruh harus menjadi subyek pembangunan, bukan lagi obyek penderita"

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri berharap, kalangan buruh mau mengubah paradigma lama, dari buruh yang cenderung berhadapan untuk melawan pemerintah dan dunia usaha, menjadi kerjasama dan kemitraan.

"Saya melihat, selama ini gerakan buruh selalu dihadap-hadapkan dengan pemerintah dan dunia usaha. Saya ingin mengajak, bagaimana mentransformasikan dari paradigma berhadap-hadapan menjadi paradigma kerja sama," kata Menaker Hanif saat memberikan sambutan pada acara peluncuran buku 'Quo vadis: Selintas Perjalanan Panjang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia' di Hotel Puri Denpasar sebagaimana keterangan tertulis, Rabu (26/4).

Menurut Hanif, melalui paradigma kerja sama, maka buruh bisa lebih berperanan dan ikut menentukan arah kebijakan pemerintah.

Di samping itu, Hanif juga mengajak para buruh bisa memanfaatkan May Day untuk meningkatkan reputasi pergerakan buruh.

"May day bisa menjadi momentum untuk meningkatkan pergerakan buruh menjadi sebuah reputasi yang lebih kuat," ajak Hanif.

Hal senada disampaikan bekas Menaker Cosmas Batubara yang menjadi panelis pada acara peluncuran buku tersebut. Menurut Cosmas, untuk menatap masa depan lebih baik, yang harus dilakukan adalah menciptakan kerjasama dan kemitraan antara buruh, pemerintah, dan dunia usaha.

"Pesan saya, kemitraan itu harus dibangun. Tidak perlu lagi ada sikap ego satu sama lainnya. Karena dengan kerjasama, akan melahirkan solusi-solusi yang lebih baik ke depannya," kata Cosmas.

Sementara itu, Awaloedin Djamin, Menaker pertama di era Kabinet Ampera, menyatakan, buruh memang tidak boleh kalah oleh korporasi, karena korporasi bisa kaya raya karena jasa para buruh.

"Sekarang, buruh harus menjadi subyek pembangunan, bukan lagi obyek penderita. Untuk itu, maka perlu ada revisi UU," kata Awaloedin Djamin.

Karena itu, peran pemerintah sangatlah penting dalam menjadikan buruh sebagai bagian dari proses pembangunan ke depannya. [ian]

rmol