PKS Pastikan Pemerintah Pusat Tak Bisa Dikte Anies-Sandi Soal Reklamasi

Pasca kekalahan petahana, Ahok-Djarot kabarnya pemerintah pusat berniat mengambil alih proyek reklamasi teluk Jakarta di Jakarta Utara.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan isu pengambilalihan itu sudah dari tahun 2016

Pada kenyataannya, karena adanya penolakan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, pemerintah pusat pun sudah memberlakukan moratorium.

Hal itu diperkuat dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah membatalkan izin untuk pengerjaan Pulau K dan Pulau F, dan pulau I.

“Pertama diambil alih pemerintah pusat itu informasi pada 2016. Itu dulu dan sekarang posisinya moratorium, ditambah keputusan PTUN adanya tuntutan untuk menghentikan reklamasi,” katanya, Jum’at (21/4).

Hal itulah yang menurut dia meneguhkan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno untuk menolak proyek tersebut.

Anies-Sandi merupakan pasangan pemenang berdasarkan hitung cepat semua lembaga survei terkait Pilkada DKI.

“Bisa dipahami bahwa Anies-Sandi menolak reklamasi dan tak akan melanjutkan rekalamasi dan kemudian dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat, kemakmuran nelayan dan warga Jakarta,” jelasnya.

Karenanya, pria yang juga Wakil Ketua MPR RI ini mengingatkan pemerintah pusat tak perlu melanjutkan pengerjaan proyek reklamasi pantai.

“Enggak perlu dilanjutkan reklamasi yang ilegal itu,” pungkasnya. [opinibangsa.id / psi]