Jokowi Jangan Korbankan Pertahanan, Kedaulatan Pangan, & Pendidikan Demi Genjot Infrastruktur

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diingatkan tidak bernafsu menggenjot sektor infrastruktur. Sebab, ada konsekuensi serius yang harus ditanggung, yakni terbengkalainya program-program strategis lainnya, utamanya yang berkaitan dengan masyarakat.

Begitu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, Sabtu (29/4).

"Jangan korbankan aspek mendasar lain seperti pertahanan, kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan," kata Heri.

Dikatakan Heri, sebagaimana yang terlihat dalam postur APBN hingga 2017, alokasi anggaran infrakstruktur naik signifikan hingga 123 persen.

"Pendidikan hanya 27 persen, kesehatan 83 persen," kata dia.

Tak hanya itu, ketimpangan juga terlihat jika dibandingkan dengan alokasi kedaulatan pangan dan pertahanan cukup lebar.

"Pangan menurun dari tahun ke tahun. 6,1 persen (2015), 5,7 persen (2016), dan hanya 5 persen tahun 2017 dan alokasi anggaran pertahanan yang masih di bawah 1 persen atas PDB," paparnya.

Membangun infrastruktur, kata dia, butuh dana yang tidak sedikit. Untuk 225 proyek yang terdiri dari jalan tol, jalan strategis nasional, kereta api, bandara, pelabuhan, perumahan, waduk sampai bendungan, butuh dana sebesar Rp 5.500 triliun dalam waktu 5 tahun.

Dari semua itu, lanjutnya, sekitar Rp 1.500 triliun atau 30 persen dibiayai APBN.

"Kan ini artinya setiap tahun negara harus mengalokasikan dana untuk infrakstruktur sebesar Rp 300 triliun per tahun. Sisanya, diharapkan dari swasta. Nah, jangan itu malah jadi utang. Ingat, rasio utang kita sebesar 27 persen dari PDB. Hari ini, APBN kita dibebani pembayaran bunga utang yang telah mencapai Rp 221,2 triliun pada tahun 2017," jelasnya.

Artinya, kata dia, terjadi kenaikan 15,8 persen dari target APBNP 2016 sebesar Rp 191,2 triliun. Jumlah itu setara dengan 40 persen alokasi belanja non K/L.

Dirinya juga mempertanyakan mengapa realisasi proyek infrastruktur masih berpusat di Jawa, yaitu sebanyak 68 proyek atau sebesar 30 persen.

"Justru di luar Jawa belum terlihat kemajuan realisasi yang progresif," tukasnya.

rmolj