Catat Nih! Haji Lulung: Program KJP & KJS Milik Pemprov DKI Bukan Gubernur

Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung menyebutkan bahwa program yang tengah jalan yakni Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program milik rakyat Jakarta sebab uangnya pun berasal dari mereka. Oleh karena itu, ia membantah adanya isu apabila gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 berganti maka program KJP dan KJS akan hilang.

"Program-program kerakyatan yang memang ada ini adalah menjadi pokok pikiran gubernur yang lalu lalu sehingga diimplementasikan sampai hingga hari ini yaitu persoalan program rakyat mengenai KJP, KJS, dan yang terintegrasi BPJS. BPJS adalah program rakyat uangnya adalah dari rakyat melalui APBD. Uang rakyat itu hasil pajak rakyat darimana dari bayar pajak notor, PBB, dari banyak hal yang kita dapat dari belanja masyarakat di tempat-tempat perbelanjaan,"ucapnya di kantor DPW DKI, Jakarta Timur, Minggu (12/3/2017).

Oleh karena itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini menjelaskan bahwa siapapun gubernurnya maka KJP dan KJS harus tetap ada. Sehingga hal ini jangan malah dijadikan alat politik oleh pasangan calon (paslon) yang tengah bertarung memperebutkan kursi nomor satu di Ibu Kota.

"KJP itu siapapun gubernurnya KJP harus tetap ada dan ini jangan dijadikan semacam alat politik oleh petanaha (Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat) dan kalau ini dijadikan alat kamapnye berarti bahwa masyarakat ini sama saja tidak diberikan kecerdasan tetapi dibodohkan," tambahnya.

Oleh karena itu, ia berharap masyarakat tetap dapat istikamah bahwa program tersebut berasal dari uang rakyat dan program masyarakat dari masyarakat untuk masyarakat. Sehingga dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah melalui DPRD.

sumber : okezone