APBN Tak Sanggup, Menkeu Cari Obsi Baru Danai Proyek LRT

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan membuka opsi alternatif pendanaan untuk menyelesaikan proyek kereta ringan, atau Light Rail Transit, yang dalam beberapa kesempatan terakhir menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

Demikian disampaikan oleh bendahara negara, usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritian, Jakarta, Selasa 7 Februari 2017.

“Sehingga, mereka (kontraktor) bisa menyelesaikan dan nanti dalam bentuk PSO (Public Service Obligation), penjaminan pemerintah untuk pengembalian dana investasi,” jelas Ani, sapaan akrab Sri Mulyani.

Pelaksanaan proyek ini sendiri mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/LRT di Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, mengacu pada Perpres Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggara Kereta Api Ringan/LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Dalam Perpres itu disebutkan bahwa pendanaan proyek transportasi darat itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, kas keuangan negara justru tidak dapat mendanai keseluruhan proyek yang memakan investasi mencapai Rp22,5 triliun itu.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegasan, akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar ketertinggalan pendanaan proyek tersebut. Ani menjamin, proyek ini bisa rampung sesuai dengan target yang dicanangkan Presiden.

“Kami usahakan, supaya proyeknya bisa berjalan sesuai dengan tenggat waktunya,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyebut, pendanaan dari sisi pemerintah akan tetap berlanjut. Namun, nantinya, akan dikombinasikan oleh dana yang diperoleh dari sisi investasi.

“Dana (proyek LRT) Rp23 triliun. Opsi yang paling mungkin itu investasi dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” ujarnya.

Senada dengan bendahara negara, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo menegaskan, penyelesaian proyek LRT Jabodetabek maupun Palembang, akan tetap sesuai target, meskipun pemerintah masih mencari skema tepat.

“Target tidak boleh meleset. LRT Jabodetabek awal 2019 sudah beroperasi, LRT Palembang Juni 2018,” katanya. 

sumber : viva

loading...

Tweet

Subscribe to receive free email updates:

loading...