Tiongkok Dukung Aksi Militer Myanmar di Rakhine

Di tengah derasnya kecaman dunia terkait penindasan etnis Rohingya, pemerintah Myanmar mendapat dukungan dari tetangganya di utara.

Media milik pemerintah Myanmar mengabarkan bahwa Tiongkok mendukung upaya pemberantasan kelompok pemberontak Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) di Negara Bagian Rakhine.

"Sikap Tiongkok terkait serangan teroris di Rakhine sangat jelas, itu adalah urusan dalam negeri (Myanmar)," tulis Global New Light of Myanmar yang mengutip pernyataan Duta Besar Tiongkok Hong Liang di depan sejumlah pejabat pemerintahan, Kamis (14/9).

"Serangan balasan pasukan keamanan Myanmar terhadap kelompok teroris dan upaya pemerintah (Myanmar) membantu masyarakat setempat disambut dengan sangat baik."

Seperti diketahui, sejak militer Myanmar melancarkan operasi militer di Negara Bagian Rakhine akhir Agustus lalu, hampir 400 ribu etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Mereka terpaksa meninggalkan rumah demi menghindari persekusi yang dilakukan pihak militer dan kelompok nasionalis Buddha.

Pemerintah Myanmar sendiri mengklaim operasi militer tersebut hanya menyasar anggota dan para pendukung ARSA.

Anehnya, pernyataan Dubes Hong tersebut berbeda dengan sikap yang ditunjukkan Tiongkok di forum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Bersama negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya, Tiongok ikut mengecam tindakan berlebihan militer Myanmar.

"Dewan mengharapkan langkah-langkah segera diambil untuk mengakhiri kekerasan, meredam situasi, memastikan perlindungan terhadap penduduk sipil dan penyelesaian masalah pengungsi." Demikian sebagian hasil pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di New York, Rabu (13/9).

Menurut Duta Besar Inggris untuk PBB Matthew Rycroft, ini adalah pertama kalinya dalam sembilan tahun Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan terkait Myanmar.

Biasanya, Tiongkok dan Rusia selalu pasang badan setiap isu Myanmar muncul dalam forum Dewan Keamanan. Namun, kali ini tampaknya berbeda.

Pasalnya, pernyataan keras semacam itu tak mungkin keluar tanpa persetujuan bulat 15 anggota dewan.

sumber: jpnn