Nurdin Halid: Yang Minta Novanto Mundur JK dan Akbar Tandjung

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menjelaskan bahwa keputusan rapat harian Partai Golkar hanya merekomendasikan agar Setya Novanto non aktif dari Ketua Umum Golkar. Tidak ada keputusan untuk meminta Novanto untuk mundur.

"Siapa yang minta mundur. Tidak ada yang minta mundur. Dari internal itu minta supaya non-aktif. Agar konsentrasi mengurus masalah hukum dan kesehatan, supaya partai ini bisa berjalan dengan baik. Beliau juga secara faktual dan fisik tidak bisa mengurus secara Harian. Maksudnya baik, agar beliau bisa konsentrasi, ada Plt. Itu masih kajian," kata Nurdin saat dihubungi, Kamis (28/9/2017).

Nurdin mengatakan, yang meminta Novanto untuk mundur adalah Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung, bukan DPP Partai Golkar.

"Kalau yang minta mundur itu dari luar, Pak JK dan Akbar Tandjung. Dari dalam itu minta non-aktif dan supaya ada Plt," katanya.

Sejauh ini, kata ia, DPP Partai Golkar dan Novanto belum membahas masalah usulan tim kajian agar menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) penganti Novanto.

"Belum. Saya belum komunikasi dengan beliau," ucapnya.

Nurdin mengatakan, Novanto bukan tidak setuju untuk mundur, melainkan harus kesadaran diri Novanto untuk mundur dan tidak ada paksaan.

"Bukan tidak setuju mundur, kalau beliau minta mundur pasti diterima, asal dengan kesadaran beliau, bukan dipaksa. Begitu. Kalau dengan kesadaran sendiri, DPP harus menerima," tandasnya.

Sebelumnya, Tim Kajian Elektabilitas diketuai oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai. Yorrys bekerja sama dengan Koordinator Bidang Kajian Strategis dan Sumber Daya Manusia Partai Golkar Letnan Jenderal (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.

Tim Kajian Elektabilitas memaparkan hasil survei tentang elektabilitas Partai Golkar yang menurun. Elektabilitas partai menurun karena citra partai yang buruk. Hasil kajian lalu memunculkan sejumlah rekomendasi salah satunya meminta Setya Novanto mundur dari jabatannya. [tsc]