Marak Posko Jihad Ke Myanmar, Gubernur Jatim Keluarkan Larangan

Gubernur Jatim Soekarwo melarang pendirian posko relawan untuk berangkat ke Myanmar.

Menurut Soekarwo, pemberangkatan tersebut akan sia-sia karena tidak ada akses kesana.

”Tidak boleh pendirian posko untuk kirim relawan ke Myanmar. Ini urusan negara dan negara dan urusan negara dengan luar negeri,” ungkapnya di Surabaya, Senin (4/9).

Pria yang juga mantan Sekdaprov Jatim ini mengatakan kalau untuk menggalang bantuan untuk muslim Rohingya sebaiknya disalurkan ke Kementerian Luar Negeri.

”Ada hukum internasional yang memberlakukannya dan pengakuan untuk sebuah negara yaitu adanya negara yang harus diakui oleh negara lain,” jelasnya.

Sementara itu, anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Sri Subianti mengatakan pihaknya apapun alasannya, apa yang dilakukan oleh militer Myanmar yang membantai muslim Rohingya sangat tidak dibenarkan.

”Ini bentuk kejahatan pelanggaran HAM yang termasuk berat. Apapun alasannya dan apapun bentuknya itu tetap pelanggaran,” jelasnya saat ditemui di DPRD Jatim, Senin (4/9).

Politisi yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim ini mengatakan dirinya berharap pemerintah Indonesia untuk pro aktif dalam menyelesaian permasalahan Rohingya.

”Sebagai kakak tertua di ASEAN kami berharap dan mendukung upaya pemerintah untuk penyelesaian masalah Rohingya di Myanmar,” jelasnya.

swamedium