FPI dan FUI Mengadu ke Fadli Zon soal Kisruh di LBH Jakarta

FPI dan FUI kompak mengadu ke DPR terkait isu PKI yang sempat ramai belakangan ini. Kedua lembaga ini mengadu kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon soal seminar yang digelar oleh LBH Jakarta beberapa waktu lalu.

Kepada Fadli, Wasekjen FPI Ja'far Sodiq menyesalkan perlakuan aparat kepada massa pengunjuk rasa. Ia mengatakan bahwa banyak masyarakat yang menjadi korban kebengisan aparat ketika massa sedang berunjuk rasa di depan Gedung LBH Jakarta.

"Kedatangan kami dalam rangka untuk bagaimana tindak lanjut ke depan terutama terkait persoalan yang ramai kemarin dan memang di medsos sudah ramai bagaimana akan terjadi itu lalu para pecinta Pancasila mengajukan protes-protes. Tapi kenapa kok tindakannya begini," ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/9).

Ja'far menuding LBH Jakarta kerap kali dijadikan sarang kegiatan yang berbau PKI.

"LBH Jakarta khususnya seringkali menjadi tempat sponsor untuk ideologi terlarang. Ini bukan kali pertama, jadi makin hari semakin berani," tuturnya.

Karena itu, Ja'far meminta agar TAP MPRS lebih ditekankan kembali keberadaannya dan juga DPR harus terus mengawal aturan tersebut.

Selain itu, Ja'far juga menuntut agar MKD mengusut siapa-siapa saja anggota parlemen yang terafiliasi dengan ideologi terlarang komunis.

"Kita minta DPR mengawal konstitusi atau UU tentang larangan PKI itu betul-betul. Ada tuntutan juga kepada DPR agar MKD memberhentikan anggota yang sudah terang-terangan antipancasila," ucapnya.

Ja'far menceritakan kejadian panas di LBH Jakarta menimbulkan banyak korban. Hal ini, kata Ja'far, sangat merugikan masyarakat yang ingin melindungi Pancasila dari rong-rongan komunis.

"Jadi kemarin di LBH terjadi, sampai menghasilkan korban. 34 orang yang ditangkap meski itu dikeluarkan. Ada juga yang kena tembak, sampai dioperasi. Justru orang yang setia pada Pancasila sekarang yang diserang. Orang yang melindungi Pancasila ini kaan justru harusnya dilindungi," kata Ja'far.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyambut baik aduan FPI dan FUI. Fadli mengakui bahwa kejadian ricuh di LBH sampai sekarang belum mendapatkan satu duduk soal yang jelas.

Karena itu ia meminta agar data-data kejadian di LBH Jakarta yang diduga berkaitan dengan komunis dilengkapi secara komperhensif. Supaya tidak terjadi kesimpang-siuran informasi. Tak hanya itu, jika benar, data dan informasi mengenai kegiatan bermuatan komunis, Fadli akan meneruskan aspirasi tersebut untuk ditindaklanjuti.

"Saya minta data-data dan informasi lengkapnya supaya tidak terjadi kesimpang siuran. Untuk aturan TAP MPRS, nanti akan saya sampaikan aspirasinya mengenai TAP MPRS No. 25/1966. Sudah jelas ada di situ dan tidak bisa diubah karena untuk melakukan perubahan melakukan proses politik yang tidak mudah. Saya kira itu sudah jadi norma hukum yang jelas," pungkasnya.

Buntut hal tersebut, FPI dan FUI berencana akan menggelar aksi pada Jumat (29/9) di depan Gedung DPR.

sumber: kumparan