“Dhandhy Laksono Ditekan Minta Maaf ke Megawati, Elit PDIP Anti-Kritik”

Elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak jurnalis senior Dhandhy Dwi Laksono meminta maaf setelah membuat tulisan yang dituding menyamakan Megawati Soekarnoputri dengan Aung San Suu Kyi.

Pengamat politik Muslim Arbi menilai, tekanan elit PDIP terhadap Dandhy menggambarkan bahwa elit PDIP anti-kritik. "Dandhy menuliskan fakta, tetapi dilaporkan ke polisi. PDIP juga meminta Dhandhy minta maaf ke Megawati. Ini menandakan PDIP antikritik," tegas Muslim Arbi kepada intelijen (08/09).

Menurut Muslim, karakter PDIP yang antikritik dan feodal terlihat dari sikap elit partai dalam menghadapi masalah. "Bisa dikatakan tidak ada demokratisasi di tubuh PDIP. Ketua Umumnya selalu Megawati dan kadernya tidak ada yang berani mengkritik Ketua Umum," ungkap Muslim.

Muslim menilai, dari internal PDIP sudah anti-demokrasi dan ketika berkuasa pun anti-kritik. "Seharusnya PDIP memperbaharui masalah internal terlebih dulu sebelum berkuasa. Karena rakyat ini bukan hanya kader PDIP yang hanya mengiyakan Megawati, tetapi dari berbagai ideologi dan pemikiran," papar Muslim.

Sebelumnya PDIP, melalui politisi Senayan Masinton Pasaribu meminta Dandhy Laksono meminta maaf kepada Megawati Soekarnoputri, setelah dilaporkan organ sayap PDIP, Repdem, Jawa Timur.

Sebelumnya, LBH Jakarta melalui akun Twitter resmi @LBH_Jakarta, mengeluarkan pernyataan sikap menanggapi pelaporan jurnalis senior Dandhy Dwi Laksono ke polisi.

“Ekspresi politik dimaknai ancaman bagi pemerintah. Opini warga dilawan dengan upaya pidana. #KamiBersamaDandhy,” tulis @LBH_Jakarta.

LBH Jakarta mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah wujud nyata partisipasi warga negara yang mesti dihormati dan dirawat oleh pemerintahan demokratis.

“Kasus ini menambah panjang deretan kemerdekaan warga negara untuk berpendapat dan berekspresi di Indonesia yang direpresi. #KamiBersamaDandhy,“ tegas @LBH_Jakarta.

sumber: itoday