Tegur Keras, PAN: Victor Laiskodat Harus Minta Maaf

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyebut, Victor Bungtilu Laiskodat menebar api kebencian. Sebab, pidato Ketua Fraksi NasDem di DPR itu sangat tendensius, terutama terhadap PAN.

"Jadi PAN tidak memperjuangkan Indonesia sebagai Negara Khilafah, sebagaimana yang dituduhkan Victor. Bagi PAN, sistem pemerintahan demokrasi dan bentuk negara nasional, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sudah final. Tidak boleh diubah lagi," kata Viva saat dihubungi, Jumat (4/8/2017).

Di politik, lanjut Viva, perbedaan pandangan antar partai politik sudah menjadi bagian dari kehidupan demokrasi. Justru salah satu fungsi partai politik adalah memindahkan potensi konflik horizontal di masyarakat ke wilayah konflik parlementarian.

"Konflik akan terkanalisasi di lembaga politik, yaitu DPR. Lalu proses politik akan menentukan bagaimana keputusan politik akan ditetapkan," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR ini menilai, Victor tidak meneladani Presiden RI pertana Soekarno. Meskipun Soekarno berbeda pandangan politiknya dengan Hatta, tetapi Soekarno adalah pembela utama Hatta, jika Hatta didiskreditkan oleh siapapun.

"Berbeda kepentingan dan pandangan politik tidak menghilangkan rasa persaudaraan. Para founding father's telah meletakkan tradisi demokrasi yang baik dan bermartabat. Harus diteladani oleh kita semua," terangnya.

Di sisi lain, Viva membeberkan, pernyataan Victor yang memaknai perbedaan pandangan politik di antara partai politik terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 telah disempitkan dengan pemikirannya sendiri yang destruktif dan anarkis. Hal ini, lanjut dia, dapat membahayakan nilai kemajemukan, toleransi, dan merusak tradisi demokrasi.

"Sebagai pimpinan partai politik dan pejabat negara, sangat tidak etis jika Victor mendeskreditkan eksistensi partai politik lain dan menebarkan api permusuhan yang mengeksplorasi keperbedaan agama di tengah masyarakat," tuturnya.

"Sebagai kawan, saya menyarankan Victor meminta maaf sebelum kasus ini menjadi persoalan hukum dan merebak serta memicu potensi konflik horisontal di masyarakat," pungkasnya.