Sri Mulyani Akui Pemerintah Susah Stop Utang Untuk Tutup Defisit APBN

Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipastikan akan terus melakukan kebijakan utang di tahun depan. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di-setting untuk selalu defisit dan untuk menutupnya hanya dengan utang.

Apalagi kemudian, tahun depan juga akan ada beban untuk bayar pokok dan bunga utang pemerintah. Sehingga dipastikan akan banyak lagi kebijakan utang. Namun sayangnya, pemerintah mengakui tak bisa berhenti melakukan kebijakan utang, apalagi itu dilakukan secara mendadak.

“Kita akan terus berusaha agar APBN sehat, makanya tak terlalu mengandalkan utang. Untuk itu defisit di tahun depan agak rendah dari APBN Perubahan 2017, yaitu 2,19 persen dari GDP (Produk Domestik Bruto/PDB),” kata Menkeu di Jakarta, Senin (21/8).

Dengan defisit 2,19 persen itu, maka potensi utang yang akan dilakukan pemerintah mencapai Rp 325,9 triliun. Sementara defisit APBNP 2017 itu jauh lebih tinggi mencaoai 2,97 persen atau sebanyak Rp397 triliun. Namun masalahnya, kata Menkeu, pemerintah tak bisa mengerem utang itu.

“Iya dengan kondisi APBN seperti ini (defisit), kami enggak bisa mengerem utang. Apalagi dilakukan secara medadak,” tegas dia.

Dia menegaskan, postur RAPBN 2018 itu sebagai langkah untuk menyehatkan APBN. Apalagi diklaimnya, postur anggaran tahun depan itu disusun dengan penuh optimistis, tapi tetap memeperhatikan kehati-hatian.

Pemerintah sendiri menargetkan belanja negara diproyeksikan mencapai Rp 2.204,4 triliun, sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 1.878,4 triliun. Artinya masih ada selisih defisit anggaran sebesar Rp 325,9 triliun, atau 2,19 persen dari PDB.

Akibat defisit anggaran 2018 itu, pemerintah berencana menambah utang sebesar Rp399 triliun. Angka ini turun Rp 62,1 triliun dibandingkan APBN Perubahan 2017.

“Jadi, defisit sebesar 2,19 persen itu mencerminkan tadi membuat APBN yang lebih sehat,” ujar Menkeu.

Berdasar data Kementerian Keuangan, utang pemerintah per Juli 2017 sudah kembali naik menjadi Rp3.779,98 triliun. Posisi itu naik Ro73,46 triliun dari posisi utang di Juni 2017 di angka Rp3.706 triliun. Kenaikan bulan lalu itu lebih tinggi bulan sebelumnya.

Artinya, kendati pemerintah selalu mengklaim rasio utang terhadap PDB masih aman dibamding negara lain, tapi pemerintah jangan terlalu agresif. Karena bisa saja berpotensi gagal bayar atau default.

aktual