Pengamat: Tanpa Perhitungan Cermat, Penyebab Ekonomi Era Jokowi ‘Ambruk’

Perekonomian Indonesia saat ini bisa dikatakan “ambruk”, salah satu indikasinya adalah melemahnya daya beli masyarakat. Ambruknya perekonomian Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo akibat tidak dilakukan perhitungan cermat.

Analisis itu disampaikan pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng kepada intelijen (08/08). "Jokowi yakin bahwa kebijakannya tidak mungkin ditolak karena orang Indonesia sangat mengidolakannya," ungkap Salamuddin.

Menurut Salamuddin, tanpa perhitungan cermat dan matematis Rezim Jokowi menaikkan harga BBM sehingga mendorong naiknya kebutuhan masyarakat lainnya.

"Padahal, pada saat Jokowi mulai menjabat, harga minyak dunia tengah jatuh. Banyak negara memanfaatkan penurunan harga energi termasuk BBM adalah kesempatan untuk menekan biaya, memulihkan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat yang tengah melemah," beber Salamuddin.

Salamuddin menegaskan, kebanyakan orang bisa saja tertipu oleh kampanye bahwa yang memuji keberanian Jokowi menaikkan harga BBM, tapi tidak dengan sektor keuangan dan perbankkan.

"Setelah Jokowi menaikkan harga BBM, bank bank segera menaikkan suku bunga kredit mereka," jelas Salamuddin.

Kata Salamuddin, kebijakan bank-bank yang menaikkan suku bunga kredit mengakibatkan kredit merosot. Padahal kredit yang besar, baik kredit perumahan maupun kredit konsumsi, merupakan penopang utama konsumsi masyarakat. Suku bunga yang tinggi mengakibatkan penyaluran kredit perbankkan merosot tajam.

"Padahal, dalam satu dasawarsa terakhir, ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor konsumsi. Konsumsi ditopang oleh kredit konsumsi dan kredit properti. Tahun-tahun awal Pemerintahan Jokowi langsung ditandai sektor properti ambruk dan sektor ritel ambruk dan terus memburuk sampai dengan hari ini," papar Salamuddin.

Tak hanya itu, kata Salamuddin, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar telah mengakibatkan kualitas belanja pemerintah merosot hampir separuh dibandingkan periode sebelumnya. "Perlu diketahui bahwa sebagian besar belanja pemerintah sendiri adalah konsumsi barang barang impor," pungkas Salamuddin.

itoday