Meikarta ‘Dikepung’ 6 Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Dana Haji?

Beredar kabar yang menyebutkan bahwa dana haji yang dibidik Pemerintah akan diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur yang akan mendukung Meikarta, mega proyek kota terpadu Lippo Group. Perbincangan soal ini semakin santer muncul ke permukaan.

Diketahui, ada enam proyek infrastruktur prioritas yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‘mengepung’ kota terpadu Meikarta tersebut. Bahkan, Meikarta dalam promonya memasang enam proyek Pemerintah sebagai infrastruktur yang diandalkan. Ini dapat dilihat di situs meikarta.com. Rencana ini mendapatkan reaksi keras dari para wakil rakyat di Senayan.

“Ini kok aneh, proyek pemerintah malah dijadikan ajang promosi perumahan. Apalagi proyek ini sebagiannya mangkrak,” tanya anggota Komisi V DPR RI Moh Nizar Zahro beberapa waktu lalu.

Ia pun mengingatkan jangan sampai pemerintah menggunakan dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur, terlebih proyek tersebut hanya untuk mendukung fasilitas swasta.

Tak hanya mempersoalkan penggunaan dana haji, politikus Gerindra itu juga menilai promosi yang dilakukan oleh pihak Meikarta itu termasuk pembohongan publik. Karena keenam proyek itu belum ada kejelasan kelanjutannya.

“Bagi saya Meikarta telah melakukan pembohongan. Selain belum mendapat izin dari Pemprov Jawa Barat, ternyata promosi dengan memanfaatkan infrastruktur pemerintah yang sebagiannya mangkrak. Perumahan ini harus mendapat teguran dari pemerintah,” tukas politikus dari Dapil Jatim XI itu seperti dikutip Garudayaksa.com.

Nizar pun menegaskan, pihaknya akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi V DPR untuk memanggil Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) atas keberadaan enam proyek infrastruktur itu.

“Komisi V mendesak agar kementerian terkait untuk mengusut dan melaporkan pada komisi V DPR RI sejauh mana progres proyek yang kini dijadikan promosi oleh Meikarta,” tandasnya.

“Karena jangan sampai Meikarta sengaja melakukan hal ini demi meraup untung dalam menarik uang muka konsumen. Yang bisa saja jumlahnya mencapai ratusan miliar,” imbuh Nizar.

Nizar juga menyerukan agar pemprov Jabar segera melarang proyek Meikarta itu.

“Ini harus disegel,” pungkas Nizar.

swamedium