Luhut Ancam Penalti Jika Freeport Ingkar

Pemerintah telah menyatakan akan memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) dan memberikannya kebijakan fiskal berupa kepastian investasi dengan perpajakan yang konsisten.

Sebaliknya atas dua hal itu, PTFI juga bersedia melepas saham menjadi 51 persen dan membangun smelter sebagaimana yang disyaratkan oleh pemerintah melalu Undang-Undang No 4 Tahun 2009.

Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan jika PT Freeport tidak memenuhi poin-poin dari kesepakatan, maka pihak pemerintah tentunya akan melakukan gugatan.

“Kalau sudah ada perjanjian bisnis, kalau kau enggak memenuhi ini, akan kena penalti ini, bisa pidana, bisa perdata,” kata dia di Jakarta, ditulis Rabu (30/8).

Selanjutnya diketahui setelah Menteri ESDM, Ignasius Jonan menggelar konferensi pers bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan CEO Freeport McMoRan, Richard C. Adkerson di Jakarta, induk perusahaan PTFI yakni Freeport-McMoran Inc. (NYSE: FCX) yang basis di Arozona, Amerika Seikat (AS) mengeluarkan rilis resmi.

Dalam rilis itu dinyatakan bahwa FCX dan Pemerintah Indonesia telah mencapai suatu kesepahaman mengenai kerangka kerja

untuk mendukung rencana investasi jangka panjang PTFI di Papua.

Kerangka kerja yang membutuhkan dokumentasi definitif serta persetujuan dari dewan direksi dan mitra FCX ini mencakup hal-hal penting sebagai berikut:

• PTFI akan mengubah bentuk Kontrak Karya menjadi suatu izin khusus (IUPK) yang akan

memberikan hak-hak operasi jangka panjang bagi PTFI hingga 2041.

• Pemerintah akan memberikan jaminan kepastian fiskal dan hukum selama jangka waktu

IUPK.

• PTFI akan berkomitmen membangun suatu smelter baru di Indonesia dalam lima tahun.

• FCX akan setuju melakukan divestasi kepemilikannya di PTFI berdasarkan harga pasar yang wajar sehingga kepemilikan Indonesia atas saham PTFI akan menjadi 51 persen.

Dikatakan bajwa jadwal dan proses divestasi sedang dibahas bersama Pemerintah. Divestasi tersebut akan diatur sehingga FCX akan tetap memegang kendali atas operasi dan tata-kelola PTFI.

aktual