PDIP: Ketua DPR Kalau Sudah Tersangka Harus Mundur

Partai Golkar memutuskan tidak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mencari pengganti Setya Novanto yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setali tiga uang, rapat pimpinan DPR juga tidak akan mengambil langkah untuk mencari pengganti Novanto dan akan bersikap setelah ada putusan hukum yang inkrah.

Namun, tak sedikit suara yang mendesak Novanto agar mundur dari posisi Ketua DPR. Salah satunya Fraksi PDIP. Fraksi dengan pemilik kursi terbanyak di parlemen ini meminta Novanto mundur.

"Tentu kami sebagai anggota DPR mengharapkan ke depan, minimal Ketua DPR kalau sudah tersangka harus mundurlah," ujar anggota Fraksi PDIP Samsu Niang seusai rapat dengan Wapres JK di kantor Wapres, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (19/7).

Lebih lanjut, Samsu malah menyarankan kepada Setya Novanto untuk memperlihatkan citra yang baik di depan rakyat Indonesia karena status tersangka yang disandangnya saat ini

"Harus memperlihatkan contoh kepada masyarakat," ungkapnya.

Tapi, ia menyadari bahwa mekanisme mundur atau pemberhentian Novanto dari posisi Ketua DPR merupakan wewenang Fraksi dan Partai Golkar.

"Saya kira kami dr fraksi PDIP soal persoalan mundur atau tidak mundurnya itu pertama harus dari internal mereka," kata anggota Komisi VIII ini.

Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Selasa (18/7) sore memutuskan tidak akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mencari pengganti Setya Novanto. Keputusan rapat pleno ini didukung oleh Dewan Pembina serta Dewan Pakar Partai Golkar.

kumparan