PAN Terima Bila “Ditendang” Presiden dari Koalisi Pemerintah

Sikap beberapa partai koalisi yang meragukan dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap pemerintah mendapat respons.

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, menegaskan partainya tak akan ambil pusing terkait hal tersebut. PAN siap menerima bila pada akhirnya “ditendang” presiden dari koalisi parpol pendukung pemerintah.

“Dulu kan yang ngajak koalisi Pak Jokowi, sekarang penilaian atau pun status kami di koalisi, ya terserah Pak Jokowi, PAN pasif saja, nggak ngotot untuk bertahan, tidak juga akan lobi habis pada PDI-P dan kawan-kawan, kami santai aja,” tegas Yandri kepada wartawan, Sabtu (22/7/2017).

Meski tak sepaham soal Undang-Undang (UU) Pemilu, Yandri menegaskan bukan berarti PAN harus satu suara dengan pemerintah dan partai pendukungnya.

“PAN mendukung pemerintah tapi bukan berarti dibarter dengan UU Pemilu,” tegas Yandri.

Sikap walkout yang diambil PAN saat rapat paripurna UU Pemilu, kata Yandri, sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan diterima dengan baik. Lagi pula selama ini, kata Yandri, hanya kali ini PAN tidak sepaham dengan pemerintah.

“Program pemerintah juga kami dukung, nggak kami recokin,” demikian Yandri.

Respons sebaliknya disampaikan kubu pendukung pemerintah. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengaku mulai gerah dengan sikap PAN di dalam koalisi pemerintah.

“Jujur, harus kami katakan memang juga merasa tidak nyaman begitu ya, tapi tentu kami tidak bisa intervensi terhadap kebijakan masing-masing partai politik itu,” kata Ace usai diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, kemarin (22/7/2017).

Namun demikian, sejauh ini Golkar masih belum mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap partai pimpinan Zulkifli Hasan tersebut.

“Sikap PAN kita kembalikan Presiden sendiri. Presiden bisa menilai kerja masing-masing partai politik, dan seberapa besar solidaritas yang dimiliki partai pendukung pemerintah itu,” kata Ace.

fajarcoid