KPK Dinilai Sedang Bermain Politik Bantu Kelompok Penguasa

Adanya wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), wajar adanya. Sebab, KPK kini semakin terlihat jelas sedang bermain politik.

Begitu disampaikan pengamat politik Muchtar Effendi Harahap, saat dihubungi, Rabu (5/7).

"Saya percaya, terutama di bawah era Jokowi, KPK berpolitik membantu kelompok rezim kekuasaan," kata dia.

Dia mengungkapkan, salah satu indikasi KPK bermain politik yakni ketika lembaga itu tidak mau melanjutkan kasus dugaan korupsi yang diduga menyeret nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras.

Sementara di lain pihak, KPK malah menuduh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menerima dana korupsi pengadaan alat kesehatan yang kasusnya terjadi beberapa tahun silam.

"Padahal hanya fiksi dan itu sudah dibantah oleh hakim," terangnya.

Selain itu, Peneliti Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS) itu mengungkapkan, dari penilaian kinerja KPK dengan ukuran outcome atau manfaat bagi negara dan rakyat, ternyata KPK juga gagal.

"Indikatornya yakni dana anggaran APBN yang digunakan KPK jauh lebih banyak ketimbang dana yang diterima negara dari pelaku koruptor yang ditangani KPK," tuturnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, indikator lain adalah tidak ada manfaat berarti keberadaan KPK bagi negara dan rakyat. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun dimana kuantitas dan kualitas perilaku korupsi di Indonesia justru semakin meningkat.

"KPK gagal mencapai outcome. Hanya pencitraan di publik. Itupun kasus-kasus ikan teri bukan kasus kakap," pungkasnya. [rmol]