Jokowi Minta Menteri Hati-hati Terbitkan Peraturan

Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri di kabinet kerja hati-hati menerbitkan peraturan. Menurut dia, seluruh peraturan yang diterbitkan harus dikalkulasi secara matang sebelum terbit.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta, Senin (24/7). Dia menegaskan jangan sampai aturan tersebut mengganggu investasi.

"Yang pertama saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, saya minta kepada para menteri sekali lagi untuk hati-hati dalam menerbitkan peraturan menteri atau Permen. Tolong betul-betul sebelum mengeluarkan sesuatu, dihitung, dikalkulasi, diberikan waktu untuk pemanasan terlebih dahulu," kata Jokowi.

Seluruh peraturan yang akan dikeluarkan, kata Jokowi, harus dikomunikasikan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. "Jangan sampai menerbitkan peraturan menteri nanti bisa menghambat dunia usaha, dan hanya menambah kewenangan dari kementerian itu sendiri," ujarnya.

Jokowi menegaskan agar seluruh kementerian mempermudah dunia usaha untuk ekspansi, mengembangkan usahanya dan berinvestasi. Jangan sampai aturan tersebut menjadi penghambat dan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

"Pada Permen, baik di kehutanan dan lingkungan hidup, di ESDM misalnya yang saya lihat dalam satu dua bulan ini direspons tidak baik oleh investor karena dianggap itu menghambat investasi. Ini tolong diberikan catatan ini, dan juga Permen-Permen yang lain. Hati-hati," katanya.

Selain itu, Jokowi meminta seluruh kementerian juga memperhatikan dalam menekan angka kemiskinan. Menurut Jokowi, tahapan menekan angka kemiskinan sudah cukup baik.

"Ini sudah urusan koordinasi saja. Sehingga jangan sampai pas pembagian rastranya terlambat, pas itu dilakukan survei. Masalah Itu saja sebetulnya, bukan masalah lain yang fundamental," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga memberikan apresiasi kepada seluruh kementerian, Kemenko, dan lembaga terkait Gallup World Poll yang menempatkan Indonesia pada peringkat pertama sebagai negara yang pemerintahnya dipercaya oleh masyarakat.

"Ini hal yang sangat penting, sangat mendasar sekali dalam kita bekerja. Kalau dipercaya oleh rakyat itu bekerja akan lebih mudah. Tahapan-tahapan komunikasi kepada msyarakat harus terus dilakukan," tuturnya.

kumparan