Golkar: Pemindahan Ibu Kota Boleh, Asal Dibarengi Pemerataan Ekonomi Seperti Nawacita Jokowi

Partai golongan karya (Golkar) mangaku tak mempermasalahkan wacana pemindahan ibu kota yang di gagas pemerintah era Joko Widodo.

Menurut Sekjen DPP Golkar Idrus Marham, yang terpenting menurutnya adalah mewujudkan cita-cita presiden Joko Widodo perihal penyetaraan ekonomi.

“Partai Golkar itu yang terpenting sekarang bagaimana mewujudkan paradigma membangun Indonesia dari desa, membangun indonesia dari pinggiran, seperti nawacita Jokowi” ujar Idrus Marham di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (9/7/2017).

Ia menilai, pemindahan ibu kota sah-sah saja jika dilakukan. Namun, lanjut Idrus, pemerintah harus mengiringinya dengan pemerataan di daerah lainnya, karena jika ibu kota hanya dipindah tanpa adanya pemerataan ekonomi di wilayah lain maka justru dinilai akan menimbulkan masalah baru.

“Kami ingin pemerataan, kami ingin itu jadi kalau pun dipindah sentra-sentra di daerah itu (tidak dibangun) ya semakin banyak ketimpangan. Malah tak menyelesaikan masalah,” tuturnya.

Seperti diketahui, wacana pemindahan Ibu Kota dilontarkan oleh Bappenas. Ada beberapa kota yang menjadi opsi pemindahan ibukota, namun yang paling santer disebut-sebut sebagai kandidat utama calon ibukota selanjutnya adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Wacana tersebut belakangan menjadi polemik terlebih dengan sikap pemerintah yang melontarkan isu tersebut justru setelah gubernur DKI Jakarta telah berganti.

Namun demikian, saat disinggung perihal itu, Golkar yang menjadi partai pendukung pemerintah menilai wacana ibu kota tak ada kaitannya dengan pilkada DKI Jakarta lalu.

“Wacana ini sudah lama, bahkan di orde baru sudah dipersiapkan lokasi di Jonggol. Kalau dikaitkan dengan pilkada saya rasa tidak ya,” tandasnya.

sumber : kriminalitas