Ekonom: Dana Haji Memang Bisa Jadi Stimulus, Tapi Pemerintah Harus Tahu Etika

Ekonom Universitas Brawijaya (Unibraw), Candra Fajri Ananda memahami dengan kondisi keuangan negara yang semakin sulit, wacama Presiden Joko Widodo untuk memanfaatkan dana haji di sektor investasi dinilai dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi.

Hanya saja dia merasa secara etika perlu menjadi pertimbangan pemerintah, pasalnya dana tersebut merupakan dana kolektif milik rakyat. Selain itu, kesepakatan bisnisnya juga harus jelas, bukan tidak mungkin aliran dana ini akan menyet pihak terlibat menjadi pesakitan.

“Secara ekonomi saat ini memang kita perlu dana besar yang bisa di injeksi kan pada perekonomian kita. Bisa berupa investasi maupun foreign direct investment. Tetapi secara etika by rule, perlu ada aturan yang mengatur hal tersebut, jika tidak, maka itu akan menjadi delik hukum,” katanya kepada, Aktual.com, Jumat (28/7).

Adapun kesulitan ekonomi saat ini telah dirasakan masyarakat, penurunan daya beli membuat sektro riil gulung tikar. Tidak hanya itu, merosot harga minyak dunia serta komoditas pertambangan juga menjadi pemicu PHK secara besar-besaran.

Kemudian belanja pemerintah yang memprioritaskan jangka panjang dalam bentuk infrastruktur mengakibatkan kerapuhan ekonomi nasional.

Kondisi ini dapat tergambarkan dalam struktur APBN-P 2017. Meskipun pemerintah berlagak optimis meningkatkan target pertumbuhan dari 5,1 persen menjadi 5,2 persen, namun pemerintah juga memperkirakan tingkat inflasi meningkat hingga 4,3 persen dari sebelumnya 4,0 persen.

Selain itu, hal yang menjadi catatan penting adalah melebarnya defisit anggaran dari semula 2,41 persen menjadi 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.

Dengan defisit anggaran yang melebar, maka utang yang disepakati, naik Rp76,65 triliun atau 20 persen menjadi Rp461,34 triliun seiring dengan proyeksi kenaikan defisit anggaran.

Pasalny, dengan defisit anggaran yang 2,92 persen terhadap PDB, setara dengan pengajuan utang sebanyak Rp397,2 triliun, meski diproyeksikan hanya Rp362,9 triliun atau 2,67 persen dari PDB. Dengan keseimbangan primernya sebesar Rp178 triliun.

Sementara postur lainnya di APBN-P 2017 ditetapkannya target pendapatan negara sebesar Rp1.736 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.133,2 triliun. Kemudian, suku bunga SPN 3 bulan 5,2 persen. Nilai tukar rupiah atau kurs Rp 13.400 per USD. Harga minyak mentah atau ICP USD 48 dolar per barel. Lifting minyak 815 ribu barel per hari atau bph. Lifting gas 1,15 juta barel setara minyak per hari.

Sebagaimana telah dikatakan, Presiden Joko Widodo ingin agar dana haji bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini disampaikan Jokowi usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota BPKH di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7).

Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu memperkirakan menjelang akhir tahun dana haji bisa mencapai Rp Rp 100 triliun. Dari jumlah tersebut bisa dilepas sebanyak Rp 80 triliun.

“Dana yang bisa diinvestasikan kurang lebih Rp 80 triliun, 80 persen (dari total dana haji),” kata Anggito Abimanyu, Rabu (26/7).

aktual