Bersebrangan dengan Pemerintah, Amien Rasis Minta Kader PAN Mundur dari Kabinet Jokowi

Pasca disahkannya UU Pemilu, hubungan PDIP dengan PAN menegang. Bahkan Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta Asman Ambnur, kader PAN yang menjabat sebagai Menteri Pendagayagunaan Aparataur Negara (Menpan RB) di kabinet Pemerintahan Jokowi itu mundur.

Sebelumnya, dada Rapat Paripurna pengambilan keputusan Revisi UU Penyelenggaraan Pemilu di Gedung DPR, Jakarta, Jumat dini hari, PAN bersama Fraksi Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Demokrat melakukan aksi meninggalkan ruangan atau walk out.

PDIP menilai sikap PAN yang walk out tidak mendukung keputusan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20% perolehan kursi DPR dan 25% perolehan suara yang diusulkan pemerintah dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai sikap PAN sudah tidak sejalan dengan pemerintah. “Koalisi fraksi partai politik pendukung pemerintah berharap PAN bisa ikut mendukung opsi yang sama saat lobi panjang yang berlangsung sejak Kamis siang hingga larut malam. “Namun justru PAN yang menolak dan memutuskan untuk tidak bergabung dan mendukung opsi,” ucapnya.

PAN pun tidak terima disebut berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasanRUU tentang Penyelenggaraan Pemilu. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan bahwa RUU Pemilu tidak hanya sekadar menentukan persyaratan pencalonan presiden (Presidential Threshold), tetapi lebih dari itu, yakni menentukan eksistensi dan keberadaan serta keberlangsungan kehidupan partai politik. “Oleh karenanya, PAN bukan berseberangan dengan pemerintah,” ujar Eddy.

Saat ditanya mengenai keinginan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais agar Asman Abnur mundur dari jabata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, bahwa reshuffle alias perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

“Ya itu hak prerogatif presiden, itu haknya presiden, kita tak punya kewenangan untuk mengintervensi” ujar Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Zulkifli mengakui bahwa sikap PAN memang berseberangan dengan pemerintah mengenai Undang-undang Pemilu yang telah disahkan DPR, Jumat 21 Juli 2017 dini hari.

“PAN itu memang berbeda dengan yang lain-lain, kemarin kami tersebar merata, oleh karena itu, UU Pemilu karena ini menyangkut nasib partai,” papar ketua MPR ini.

Dia pun mengklarifikasi bahwa Fraksi PAN bukan melakukan walk out saat rapat paripurna DPR beberapa hari lalu. Kata dia, yang dilakukan fraksi PAN adalah abstain alias tidak ikut voting memutuskan paket lima isu krusial UU Pemilu.

Asman Ambnur mengaku tidak masalah dengan permintaan Amien Rais agar dirinya mundur sebagai menteri Menpan RB. Menurutnya sebagai kader yang loyal dia akan mengikuti apapun keputusan partai. Atas dasar itu dia menunggu keputusan resmi dari partai.

panjimas