Aturan Tak Jelas, Yusril Tolak Dana Haji Digunakan Infrastruktur

Keinginan pemerintah untuk menggunakan dana haji untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur masih mengundang polemik. Salah satu pemicunya, detail aturan main soal ini belum dijelaskan pemerintah ke publik.

Tak heran jika penolakan pun bermunculan. Salah satunya dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. "Pemerintah harus secara jelas menerangkan, dalam bentuk apa penghunaan dana haji, karena semuanya harus dibukukan sebagai utang negara kepada umat Islam yang harus dibayar dan diperhitungkan kompensasinya,” kata Yusril di Jakarta, Jumat (28/7).

Selain aturan main yang tak jelas, Yusril menambahkan, dana haji yang kini disimpan oleh pemerintah seluruhnya merupakan dana umat Islam. Baik yang berasal dari kelebihan penyelenggaraan haji maupun dana simpanan/cicilan ONH yang dibayarkan oleh calon haji.

Pakar Hukum Tata Negara itu juga berpendapat, dana yang kini jumlahnya melebihi Rp80 triliun itu seyogianya hanya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. "Di samping untuk membiayai perjalanan haji, tetapi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan."

Menurut Ketua Umum PBB ini, pemerintahan Presiden Jokowi memang tengah kesulitan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur yang jor-joran. Sementara utang kian menggunung dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas 3% yang ditetapkan undang-undang.

"Pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru, sehingga dana haji umat Islam mau digunakan. Selama ini pun memang sudah digunakan, tapi mekanismenya melalui pembelian sukuk dan surat utang negara, yang kesemuanya tentunya adalah utang negara," paparnya. 

Dirinya juga menegaskan bahwa pemerintah seharusnya bicara dengan DPR, MUI dan Ormas – Ormas islam sebelum memutuskan untuk gunakan dana haji sebagai pembangunan infrastruktur.

arah

loading...

Tweet

Subscribe to receive free email updates:

loading...