Cabut Subsidi Listrik, DPR: Kita Tidak Setuju Orang Kaya Disubsidi, Tapi Lebih Tak Setuju Orang Miskin Tak disubsidi

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengingatkan pemerintah agar secara akurat melakukan pendataan terhadap kelompok masyrakat kaya, yang menggunakan listrik 900 VA sehingga dilakukan pencabutan subsidinya.

Jangan sampai kemudian terjadi justru kelompok masyarakat miskin yang membutuhkan subsidi justru, yang terdampak atas kebijakan pemerintah tersebut.

“Kita dilaporkan, pemakai listrik 900 VA umumnya sudah mapan-mapan dan bukan kategori miskin. Kita tidak setuju kalau orang kaya disubsidi. Tapi lebih tak setuju kalau orang miskin tak disubsidi,” kata Gus Irawan di Komplek Parlemen, Kamis (15/6).

“Maka stressingnya cabut subsidi bagi yang tak miskin tapi tolong betul-betul dengan pendataan yang akurat.”

lebih lanjut, ketika ditanyakan bagaimana kalau ternyata dilapanganya masyarakat miskin ikut tercabut subsidinya, dia mengatakan maka pemerintah harus berkomitmen untuk mengembalikan hak subsidinya dan uang selisih kemahalan dari tagihan listriknya dikembalikan.

“Yang mendata bukan PLN, ada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, itu pendataan untuk bantuan subsidi orang miskin dengan data tunggal. Kita tahu negara ini lemah di pendataannya,” ujar politikus dari fraksi Gerindra itu.

“Kita garis bawahi meminta supaya ada pintu masuk bagi masyarakat kalau sudah dicabut untuk mengajukan keberatan dan verifikasi ulang. Kita minta yang sudah terlanjur dibayar dikembalikan, kalau betul dia miskin."[akt]