Jokowi Serahkan Urusan Pembubaran Ormas Anti-Pancasila ke Wiranto

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan urusan penertiban organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Menurut Jokowi, di negara Indonesia yang demokratis ini, siapapun boleh menyampaikan pendapat, pun dipersilakan melakukan unjuk rasa. Asalkan, tetap mengikuti aturan, tidak mengganggu pihak lain, dan dapat menjaga ketertiban dan keamanan kota dan negara.

"Kalau sudah dirasa mengganggu, nah itulah yang saya kira dilakukan sesuatu oleh Menko Polhukam. Jangan sampai energi kita habis setiap hari hanya untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Terus kita ulang seperti ini, tidak," tutur Presiden didampingi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj, usai membuka Musyawarah Kerja Nasional I dan Halaqoh Ekonomi Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin Tahun 2017 di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Jokowi sendiri mengaku belum mengetahui langkah apa yang akan dilakukan Menko Polhukam

Wiranto. "Nanti ini yang akan dikalkulasi oleh Menko Polhukam, dilihat payung hukumnya. Nanti ditunggu saja dari Menko Polhukam," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga mengatakan pemerintah akan menertibkan ormas yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pancasila.

"Sekarang telah ditangani secara terpadu oleh Menko Polhukam [Wiranto]," ungkap Tjahjo dalam laman Kementerian Dalam Negeri, Jumat (5/5/2017).

Ditanya sejauh mana proses tersebut berjalan di Kemenko Polhukam, Tjahjo menjawab secara diplomatis. "Tunggu saja tanggal mainnya."

Tjahjo mengatakan pemerintah enggan membuka dialog dengan ormas tersebut. Sebab, dialog itu sudah pernah dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin.

"Sudah bertemu dengan menteri agama, kok. Setelah itu enggak ada lagi dialog lanjutan. Cukup sama menteri agama saja," kata dia.

sumber : suara islam