Hendropriyono: Demo Terus-Terusan Tidak Ada Hasilnya untuk Rakyat Kita, Rakyat Tetep Susah & Lapar Jadi Korban
Jenderal (Purn) TNI A.M. Hendropriyono mengatakan aksi demo berjilid yang terjadi belakangan ini merupakan bentuk ancaman radikalisme yang nyata saat ini. Menurutnya, aksi yang kerap dilakukan berjilid-jilid itu tidak membawa keuntungan bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu dalam acara "Temu Kader Kebangsaan" yang digelar Hendropriyono Strategic Consulting, di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Senin (8/5/2017).
"Demonstrasi yang terus-menerus yang tidak ada hasilnya apa untuk rakyat kita. Rakyat tetap saja susah dan lapar terjadi korban," kata Hendropriyono.
Menurut Hendropriyono, untuk menghadapi hal itu, diperlukan inisiatif masyarakat untuk menangkal ancaman tersebut.
"Kalau ini krisis dibiarkan, maka terus turun ke krisis politik dan akhirnya kita menuai kehancuran," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Hendro, pihaknya akan menyelenggarakan kembali pertemuan kader kebangsaan sebagai wujud upaya mengantisipasi berbagai ancaman itu. Aksi itu nantinya untuk menyelamatkan persatuan NKRI.
"Setelah Lebaran dan mudah-mudahan pertemuan dengan kader kebangsaan yang ketiga sudah cukup bisa menyusun action plan, yaitu rencana aksi dari masyarakat untuk menyelamatkan negara Pancasila supaya kita bisa tetap membina kebinekaan kita, supaya kita bisa tenang beribadah, supaya kita bisa selamat dari lubang jarum cobaan ini," ucapnya.
Hendro juga menyinggung hal terkait pembubaran ormas yang tengah diupayakan pemerintah. Menurutnya, pemerintah seharusnya membubarkan ormas yang gencar menggelar demonstrasi, menyebarkan hoax dan fitnah.
Ormas yang layak dibubarkan, menurut Hendro, merupakan ormas yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila.
"Saya memang mengharapkan, kita semua di sini semua menyatukan pikiran, ada bupati dari daerah-daerah. Kita memang mungkin harus bergerak dari bawah, dari tingkat kabupaten, provinsi kita harus tahu semua organisasi yang anti-Pancasila tidak layak hidup di negara yang berbasis pancasila." pungkasnya.
loading...
loading...