Setya Novanto Dicekal, Jusuf Kalla Sarankan Golkar Gelar Munas: Partai Harus Punya Pemimpin yang Baiklah

Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menyarankan Partai Golkar menggelar musyawarah nasional untuk memilih ketua umum. Alasannya, saat ini kondisi Golkar kurang baik seiring dengan persoalan hukum yang membelit Ketua Umum Golkar Setya Novanto. 

"Golkar memang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, karena ketua umumnya sudah dicekal. Dan apabila ada perkembangan lain lagi, tentu partai harus mempunyai pemimpin yang baiklah," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 25 April 2017.

Dua pekan lalu Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah Setya untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Langkah itu dilakukan untuk mempermudah penyidikan kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). 

Saat ini Setya berstatus sebagai saksi, tapi namanya masuk surat dakwaan Irman dan Sugiharto. Ada dugaan Setya menerima aliran duit rasuah. Namun Setya membantah ikut terlibat dan menerima aliran duit proyek e-KTP.

Kalla mengatakan Golkar punya prosedur yang bisa digunakan untuk keluar dari masalah yang dihadapi saat ini, yaitu menunjuk seorang pelaksana harian yang menjalankan tugas ketua partai. Mekanisme lainnya adalah musyawarah nasional luar biasa dan musyawarah nasional. “Bagaimanapun harus ada penyelesaian kalau ketuanya tersangkut,” ujarnya.

Namun, jika musyawarah nasional luar biasa yang digunakan, ketua terpilih hanya akan bertugas di sisa masa periode jabatan, yakni dua tahun ke depan. "Karena itu mungkin perlu sekaligus munas saja, tapi tentu waktunya ditentukan oleh Partai Golkar sendiri. Supaya menghematlah," kata Kalla.

Pernyataan Kalla itu bertentangan dengan sikap Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono yang belum setuju wacana musyawarah nasional. Menurut Agung, desakan untuk menggelar musyawarah nasional adalah keinginan pribadi, bukan partai. Sedangkan terkait dengan dugaan keterlibatan Setya di kasus korupsi proyek e-KTP, Ketua Umum Golkar itu saat ini masih berstatus sebagai saksi. “Utamakan proses praduga tidak bersalah,” ujarnya.

Politikus Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan pihaknya tengah melakukan konsolidasi internal ihwal dugaan keterlibatan Setya dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Menurut Yorrys, dalam hal kasus hukum yang terjadi, pengurus mesti lebih dulu menyelamatkan partai. "Partai harus diselamatkan. Ini sedang proses," kata Yorrys. 

Hal senada juga diungkapkan politikus muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia. “Pergantian pemimpin tidak bisa ditawarkan lagi,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengatakan saat ini partainya masih solid di bawah kepemimpinan Setya Novanto. Sehingga musyawarah nasional belum diperlukan. “Kami solid,” ujarnya. 

tempo

loading...

Tweet

Subscribe to receive free email updates:

loading...