Pengamat: Ahok jadi Menteri Jokowi, NKRI Terancam! Mengapa?

Meskipun kursi menteri di kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo, menempatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di kursi Menteri Dalam Negeri berpotensi mengancam persatuan NKRI.

Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muhammad Huda kepada intelijen (28/04) menanggapi isu santer bahwa Ahok akan menjabat sebagai Mendagri pasca kekalahannya di Pilkada DKI putaran kedua.

Huda memprediksikan, gelombang protes menentang penunjukan Ahok sebagai menteri akan membesar, mengingat di level kepala daerah saja Ahok tidak dipilih mayoritas rakyat Jakarta. “Jika Ahok dipaksakan jadi menteri, persatuan NKRI terancam,” tegas Huda.

Di sisi lain, kata Huda, secara politik penunjukkan Ahok sebagai Mendagri tidak etis. Karena, dengan jabatan Mendagri, Ahok secara politik dianggap menang melawan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"jika Ahok jadi Mendagri, maka yang melantik Anies-Sandi tentunya Ahok. Secara politik Ahok menang dan ini membuat para pendukungnya terus menyerang kubu pendukung Anies-Sandi," ungkap Huda.

Tak hanya itu, menurut Huda, berbagai kasus pelanggaran hukum dan korupsi mengarah ke Ahok. Posisi itu sangat beresiko jika Ahok menjadi menteri. “Hukum seakan dilecehkan, jika Ahok menjadi menteri. Hukum dan keadilan dipandang sudah tidak ada artinya di Indonesia,” pungkas Huda.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR, Jhonny G Plate mengatakan, Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait kebijakan reshuffle kabinet.

Jhonny yakin Jokowi memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan siapa pembantunya di kabinet. "Tidak ada yang menghambat Pak Ahok jadi menteri. Kita kan bukan presiden, yang Presiden kan Pak Jokowi," ujar Jhonny di Gedung DPR (26/04). [ito]